Anggota Pansus Haji Beri Rapor Merah untuk Yaqut Cholil Qoumas: Sudah Tidak Layak Jadi Menteri Agama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI Marwan Jafar berpendapat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas layak diberi rapor merah karena terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Bahkan, menurut legislator PKB itu, Yaqut Cholil Qoumas sudah tidak layak menjabat sebagai Menteri Agama.

"Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak menjadi menteri agama," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menjelaskan hasil investigasi Pansus DPR menemukan indikasi pelanggaran penyelenggaraan haji 2024. 

Satu diantaranya adanya dugaan jual beli kuota haji.

Sehingga menurutnya, jika hal ini menjadi kesimpulan dan rekomendasi pansus, bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait, misalnya Aparat Penegak Hukum (APH).

"Ini kan pandangan saya pribadi. Kalau sudah dilanjutkan pada aparat penegak hukum itu artinya sudah ada temuan-temuan misalnya melibatkan audit BPK, misalnya audit BPKP, kalau penegak hukum ya, bisa KPK, Kejaksaan, bisa kepolisian," ujarnya.

Atas dasar itu, dia meminta publik untuk mengawasi proses penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji DPR RI.

Hal ini untuk mencegah adanya Pansus Haji DPR "angin-anginan" menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

"Tapi ya namanya politik kita tidak tahu, semua sangat dinamis," pungkasnya.

Pembentukan Pansus Haji

DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Diantaranya adalah pemeriksaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung Senin (2/9/2024).

Pansus juga telah meminta keterangan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada Senin (9/9/2024) kemarin, dan Staf Khusus Kemenag pada Selasa (10/9/2024).

Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. 

Namun Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.