Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI dalam 25 hari ke depan, tepatnya 20 Oktober 2024.
Menjelang pelantikan presiden RI, Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri.
Rencananya Prabowo akan melantik menterinya tak berselang lama setelah pelantikan presiden RI.
Jelang pelantikan, dalam beberapa hari terakhir muncul kabar jumlah menteri yang disiapkan Prabowo bertambah jadi 40-an menteri.
Sekadar perbandingan, saat ini Presiden Jokowi 'hanya' memiliki 34 menteri.
Beberapa waktu lalu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya penambahan kementerian di era Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia penambahan itu merupakan bagian optimalisasi tugas kementerian.
"Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Dasco menuturkan bahwa jumlah pertambahan Kementerian nantinya baru akan diumumkan 7 hari sebelum pelantikan Prabowo.
"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," jelasnya.
DPR RI juga telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi UU.
Dengan demikian, Presiden Prabowo kelak bisa menambah jumlah anggota Wantimpres.
Jumlah Komisi di DPR Juga Bertambah
Karena jumlah kementerian akan bertambah maka jumlah komisi di DPR juga bertambah.
Komisi di DPR adalah alat kelengkapan di DPR yang bertugas mengawasi kinerja setiap kementerian.
Misalnya saat ini Komisi I DPR yang bertugas mengawasi bidang Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wacana penambahan komisi di DPR RI boleh saja untuk dilakukan seiring dengan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintahan selanjutnya.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa penambahan komisi ini harus meningkatkan kinerja DPR dalam melakukan pengawasan.
"Saya menilai wacana penambahan jumlah Komisi di DPR untuk menyesuaikan jumlah kementerian yang bertambah boleh saja asalkan bisa meningkatkan efektivitas kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya," kata Jazuli saat dihubungi, Selasa (24/9/2024).
Menurut dia, jika dilihat secara objektif dan proporsional, penambahan jumlah Komisi bisa diletakkan dalam kerangka distribusi beban kerja DPR untuk melaksanakan fungsinya terhadap kementerian/lembaga.
Dengan adanya penambahan kementerian/lembaga, Jazuli mengatakan, beban kerja DPR RI akan bertambah jika masih memiliki 11 komisi yang ada.
"Dengan penambahan jumlah Komisi di DPR hal itu bisa menjadi solusi. Komisi juga bisa lebih fokus dalam fungsinya dengan mitra pemerintah yang spesifik," ujarnya.
Diketahui, DPR RI resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.
Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tidak ada batasan kewenangan Presiden untuk membentuk kementerian.
Dengan demikian, Presiden boleh membentuk kementerian/lembaga baru.
Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani pernah mengatakan, penambahan kementerian akan turut menambah jumlah komisi DPR RI. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian mitra kerja di DPR.
Bagi-bagi Kekuasaan?
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari merespons kabar tersebut dengan mengatakan penambahan kementerian tidak memiliki urgensi.
Menurutnya sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada sekarang.
"Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, belum lama ini dikutip dari Warta Kota.
Apalagi adanya penambahan jumlah kementerian tersebut juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara yang ikut-ikutan membengkak.
Menurut Feri, justru seharusnya pemerintahan Prabowo-Gibran adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.
Pasalnya, sekarang ini saja ada banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan.
Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com