TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam upaya percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program magang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua Tengah.

Melalui program tersebut ASN Papua Tengah mendapatkan pengalaman secara positif dan tentunya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendorong peningkatan kinerja SDM aparatur di wilayah tersebut.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN, Agus Sudrajat, saat memberikan sambutan dalam upacara penutupan Program Magang Bagi ASN Provinsi Papua Tengah di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, kantor LAN, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Agus menyampaikan, selama ini disadari memang masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi ASN secara nasional. Terlebih kesenjangan tersebut dirasakan pada ASN yang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Papua.

Untuk itu program magang ini diharapkan bisa menjadi terobosan dan inovasi untuk menekan kesenjangan serta mendorong adanya percepatan pembangunan untuk Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu DOB Papua.

“Kita sadari, bahwa pada bulan Oktober mendatang, Indonesia memasuki era kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden terpilih ini telah menekankan kesiapan ASN Papua untuk menyongsong kebijakan baru yang berfokus pada reformasi birokrasi, Transformasi digital, serta penguatan sektor strategis seperti ketahanan pangan dan energi. Maka program magang bagi ASN Papua Tengah ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan SDM aparatur khususnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih profesional, efektif dan responsif," ujar Agus dalam keterangannya.

Baca juga: Perusahaan Cina Investasi di IKN, Presiden Jokowi Optimistis Tarik Investasi Baru

Ia meyakini, dengan keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui program magang ini, para alumni Program Magang ASN yang telah dibekali dengan keterampilan serta kompetensi paripurna telah siap mengisi berbagai posisi fungsional yang strategis dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Sebagai bagian dari daerah otonomi baru, Papua Tengah membutuhkan ASN yang kompeten dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas serta teknologi informasi. para alumni ASN Papua Tengah ini juga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Dengan komitmen, pengalaman, dan wawasan yang diperoleh dari program magang ini, mereka akan siap menjadi agent of change di SKPD masing-masing.” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Roland James menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada LAN dan mitra magang yang telah mendukung terlaksananya kegiatan magang ASN Papua Tengah dalam meningkatkan kompetensi serta mendukung percepatan pembangunan SDM aparatur di Papua Tengah.

“Saya juga mengapresiasikan kepada seluruh peserta Magang ASN Papua Tengah yang telah berkomitmen dan mendedikasikan diri untuk menyelesaikan pelaksanaan magang sampai pada tahap akhir, tentu saja masih ada rencana aksi yang harus diimplementasikan saat kembali ke daerah, maka saya mendorong rencana aksi tersebut dapat terus berjalan sebagai bagian dari evaluasi magang,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya dapat terus berkolaborasi dengan LAN dan instansi mitra untuk dapat bersama-sama mendukung pembangunan aparatur di pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Dokter ASN di Pandeglang Dilaporkan ke Polisi Karena Diduga Paksa Pacarnya Aborsi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian dan Manajemen ASN LAN, Elly Fatimah, dalam laporannya menyampaikan, penyelenggaraan Magang ASN Pemerintah Papua bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN potensial pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui jalur magang sehingga dapat ikut berperan dalam menyukseskan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Adapun kompetensi yang dibangun dalam kegiatan magang ini antara lain Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).