Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini publik heboh dengan munculnya sejumlah kandidat calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik bahkan digadang-gadang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Selain itu, heboh dengan adanya zaken kabinet adalah kabinet para ahli.
Kabinet tersebut pernah terjadi di era Soekarno yakni masa Demokrasi Liberal.
Yang cukup terkenal adalah masa Kabinet Djuanda (1957-1959).
Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz, menyampaikan bahwa dalam kandidasi kabinet khususnya dibidang hukum, rasa-rasanya harus dipilih secara selektif.
Alasannya karena Indonesia adalah negara hukum sehingga tokoh-tokoh didalam kabinet yang memegang peranan hukum haruslah bersih dan terpercaya.
"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif fam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada Tribunnews.com, Kamis (26/9/2024).
Seperti yang kita ketahui ada beberapa nama pendekar hukum yang layak dipercaya jadi menteri yang membindangi masalah hukum antara lain :
- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., LL.M
- Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
- Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M
- Dr. Radian Syam, SH., MH
- Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.
- Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum.
- Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.
"Nama-nama diatas adalah tokoh-tokoh hukum yang punya rekam jejak yang tinggi. Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam. Ada juga pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan. Ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," terang Hafidz.
Tentunya, menurut dia, masih banyak mungkin tokoh hukum yang ada dan akan masuk kedalam pemerintahan.
"Akan tetapi kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum," kata dia.
Menteri yang Profesional