Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum menyebutkan, berkumpul, berdiskusi, mengeluarkan pikiran dengan lisan (dan tulisan) itu dijamin oleh Konstitusi. 

Oleh karena itu, menurutnya, aparat keamanan justru harus menjaga diskusi dan bertukar pendapat selama itu membahas soal makar, dan pemberontakan.

Hal itu dikatakan Anas Urbaningrum merespons pembubaran oleh kelompok orang tak dikenal dalam diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Refly Haroen, Din Syamsuddin, Abraham Samad serta sejumlah tokoh lain pada Sabtu 28 September 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

"Ini ganjil. Kok ada di negara Demokrasi Pancasila, preman ngobrak-abrik, membubarkan diskusi," katanya dikutip dari akun X atau dulunya Twitter pribadinya @anasurbaningrum, Minggu (29/9/2024).

Mantan Ketua umum DPP Partai Demokrat ini berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.

"Jangan terjadi lagi. Cukup itu kemarin di Kemang menjadi peristiwa buruk yang terakhir," urainya.

Lebih lanjut Anas mengungkapkan, diskusi dan ekspresi pikiran, sekritis dan sekeras apapun tidak akan pernah membahayakan negara. Justru bisa menyehatkan “jalan pikiran” bernegara. 

"Pikiran-pikiran alternatif diperlukan untuk menyehatkan dan menggerakkan turbin demokrasi," ungkapnya.

Anas menambahkan, alergi terhadap pikiran kritis, pikiran alternatif untuk sumber kejumudan. Sumber kemandegan. 

"Justru itu bahaya bagi masa depan Indonesia," kata Anas.

Adapun, Sekretaris jendera; PKN Sri Mulyono mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya mengamankan lima pelaku perusakan dan penganiayaan di acara tersebut.

"Kami apreasiasi pihak kepolisian yang telah mengamankan lima orang dan menetapkan dua orang jadi tersangka dalam kasus itu," ujarnya dikutip Senin, 30 September 2024.

Sri Mulyono berharap, kepolisian bisa menangkap aktor dibalik peristiwa yang menciderai demokrasi itu.

"Polisi harus bisa menangkap siapapun aktor utama dan mengungkap motif dalam kasus itu. Jangan sampai yang dilapangan itu jadi korban," demikian Sri Mulyono.