TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru saja menggelar acara SAKIP Award 2024. Acara ini merupakan ajang evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Award 2024 dengan tema 'Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas untuk Indonesia Maju' diselenggarakan di Jakarta, Rabu (2/10/2024). 

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memaparkan nilai SAKIP pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir. 

“Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,” ujar Menteri Anas, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Tidak hanya itu, pencapaian SAKIP juga terlihat jelas dengan bertambahnya dua daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya yang meraih predikat AA. Keduanya menemani Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejak 2018 menjadi satu-satunya daerah dengan predikat AA. 

Untuk tahun 2024 ini, SAKIP melakukan evaluasi terhadap 36 pemprov dan 505 pemkab/pemkot. Selain tiga daerah yang berhasil mendapat predikat AA, Pemkab Tuban dan Pemkot Blitar juga berhasil naik ke predikat A, sementara 16 pemda lainnya mendapat predikat BB serta 39 pemda dengan nilai B dan sisanya berada di bawah predikat B. 

Dari ratusan pemkab/pemkot yang dievaluasi, rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, yakni sebesar 64,23. Sementara rata-rata nilai SAKIP pemprov tahun 2024 sebesar 70,75, yang mengalami penurunan 1,42 poin dari tahun 2023, akibat adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi. 

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran.

Baca juga: Menteri PANRB Pastikan Layanan Pengawasan Penerapan Sistem Merit Terintegrasi Berjalan Optimal

Upaya mengorkestrasikan target pemerintah pusat dan daerah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga berharap agar evaluasi yang disampaikan melalui SAKIP Award 2024 dapat mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga lebih berdampak langsung pada masyarakat.

“Harapannya agar Pemda mendorong kinerjanya lebih berdampak sehingga seluruh perencanaan anggarannya, bukan seberapa banyak anggaran yang dimiliki, tapi seberapa besar dampak dari setiap penganggaran yang dibuat, untuk masyarakat,” jelas Menteri Anas. 

Lebih lanjut, Ia menyebut selain implementasi SAKIP, KemenPANRB juga akan terus mendorong penyelesaian Perpres terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). 

Maka dari itu, kami sekarang mendorong, selain SAKIP, yang selama ini menjadi alat ukur menilai kinerja instansi pemerintah, kita sedang menyelesaikan Perpres terkait dengan SAKP, tidak lagi terjebak di instansi pemerintah,” jelas Menteri Anas. 

Lebih lanjut, Menteri Anas menerangkan bahwa SAKP diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyatukan target pembangunan nasional dengan pencapaian yang ada di Kementerian Lembaga serta pemerintahan daerah. 

“Mudah-mudahan SAKP ini menjadi cara untuk mengorkestrasi bagaimana target pembangunan nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ke depan bisa tercapai inline dengan pencapaian yang ada di Kementerian Lembaga. Yang kedua, kita sedang mendorong pemerintah daerah, untuk bisa inline dengan pemerintah pusat,” jelasnya. 

Akhir kata, Menteri Anas memberikan apresiasi terhadap pemda yang mendapat kenaikan predikat SAKIP pada tahun 2024. Dia berharap capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. 

“Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian melalui SAKIP tentu harus terus ditingkatkan di tengah berbagai dinamika dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” pungkas Menteri Anas.

Sebagai informasi, melalui evaluasi yang dilakukan, Kementerian PANRB menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yang terdapat 7 predikat pemerintah, yakni AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Baca juga: Menteri PANRB: Digitalisasi adalah Kunci Mendukung Implementasi Program Badan Gizi Nasional

Pemerintah Daerah Peraih Predikat AA

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

3. Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Daerah Peraih Predikat A

1. Pemerintah Kabupaten Tuban

2. Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Daerah Peraih Predikat BB

1. Pemerintah Kota Palembang

2. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

4. Pemerintah Kabupaten Tapin

5. Pemerintah Kabupaten Majalengka

6. Pemerintah Kabupaten Sorong

7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

8. Pemerintah Kabupaten Lumajang

9. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

10. Pemerintah Kabupaten Gowa

11. Pemerintah Kabupaten Sumenep

12. Pemerintah Kabupaten Bengkalis

13. Pemerintah Kabupaten Malinau

14. Pemerintah Kabupaten Nganjuk

15. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

16. Pemerintah Kota Bontang