Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menaikkan status penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024.

Hal itu dikatakan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi Jumat (4/10/2024).

“Iya (sudah penyidikan),” ucapnya.

Harli masih belum dapat memberikan hasil penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait perkara baru tersebut.

Dia juga tidak menyampaikan penetapan terkait tersangka.

“Belum ada informasi,” tandas Harli.

Bawa Boks Kontainer

Sebelumya, Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024.

Beberapa boks kontainer dibawa tim penyidik Jampidsus ke lantai dasar Gedung Utama KLHK di Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di salah satu boks kontainer tersebut tertulis ruang Dir Gakkum Pidana LHK Blok IV Lt 10.

Boks kontainer tersebut diduga berisi dokumen-dokumen berkaitan dengan perkara yang kemudian diamankan tim penyidik.

“Masih ada beberapa boks kontainer lagi,” ucap seorang penyididk di sebuah ruangan.

Menurut keterangan sumber, kegiatan penggeledahan sudah berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di kantor KLHK.

“Benar setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK,” kata Harli kepada Tribunnews.

Dia menegaskan penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024.

Pihaknya belum dapat menyampaikan hasil dari penggeledah oleh tim penyidik.

“Hasilnya belum dapat kami sampaikan,” tambahnya.

Dia menambahkan penggeledahan KHLK merupakan kasus baru.

“Iya kasus baru,” tutur Harli.

Dalam penggeledahan tersiar kabar tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sedang menggeledah Ditjen Planologi, Ditjen PHL dan Sekjen di lantai 3 Kementerian KLHK.

Dalam info yang diterima bahwa di 3 lantai KLHK diblok sementara sehingga pegawai tidak diperbolehkan masuk.