Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengapresiasi hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Yusuf masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden menjelang akhir masa jabatan mencerminkan tingginya dukungan masyarakat.
"Hingga mencapai 75 persen menjelang akhir masa jabatannya. Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini," kata Yusuf, Jumat, (4/10/2024).
Tingkat kepuasan yang tinggi tersebut kata Yusuf merupakan bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, karena itu Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, Presiden Jokowi selalu terbuka terhadap berbagai masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Lembaga survei Indikator Politik mengeluarkan hasil survei kepuasan kepada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhir masa jabatannya.
Survei Indikator Politik ini dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia.
Berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada pada angka 75 persen.
"Mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi yakni sebesar 75 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis Survei yang disiarkan Channel Youtube Indikator Politik Indonesia, Jumat (4/10/2024).
Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Ingin Ada Oposisi Kuat di DPR Untuk Kontrol Pemerintahan Prabowo