Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi membeberkan analisanya soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Selasa (8/10/2024) malam.
Menurutnya meskipun pertemuan dilakukan tertutup, tapi foto-foto kebersamaan Jokowi dan Prabowo tersebar hingga diunggah di akun media sosial masing-masing.
"Artinya ada pesan poltik yang dikirimkan dari kedua pihak. Pesan itu ingin menepis kabar hubungan kedua pihak merenggang," ujar Burhanuddin dalam wawancara di KompasTV, Rabu (9/10/2024).
Selain itu dirinya menjelaskan, ada pesan politik lain yang ingin disampaikan lewat foto 'kemesraan' Prabowo dan Jokowi.
"Ini juga menjawab isu spekulasi keberatan Jokowi jika PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo," katanya.
Namun demikian Burhanuddin menilai ada hal serius yang dibahas selama pertemuan yang berlangsung dua jam tersebut.
"Artinya bukan semata-mata hanya pesan politik saja yang dikirim ke publik. Tapi ada pembicaraan lain berkaitan agenda transisi antara presiden Jokowi dengan Prabowo," ujarnya.
Meski demikian, ia meyakini pertemuan yang dilakukan selama sekitar dua jam itu bukan sekadar menyampaikan pesan politik.
“Tentu ada hal lain di luar pesan politik tadi, buktinya keduanya bertemu hingga dua jam, artinya bukan semata-mata pesan politik saja yang akan dikirimkan pada publik,” tuturnya.
“Tetapi juga pembicaraan lain berkaitan dengan agenda transisi antara Presiden Jokowi dengan incoming presiden, Prabowo,” tambahnya.
Lebih lanjut Burhanuddin tak memprediksi apakah dalam pertemuan itu juga membahas rencana bergabungnya PDI Perjuangan ke kabinet Prabowo-Gibran.
Menurutnya, antara PDIP dengan Prabowo saling membuka pintu komunikasi yang baik.
"Pertama PDIP dalam rakernas terakhir bulan Mei tidak menyebut secara eksplisit bahwa PDIP akan menjadi oposisi. Artinya PDIP membuka opsi masuk ke pemerintahan Prabowo," katanya.
Sementara sikap Gerindra juga menghormati PDIP dengan memberikan Puan Maharani menjadi Ketua DPR.
"Sesuai UU MD3 lama, tentu buat Prabowo bisa saja mengubah MD3 seperti yang dilakukan Koalisi Merah Putih tahun 2014, akibatnya PDIP ngga dapat jatah Ketua DPR, tapi itu ngga dilakukan Pak Prabowo," katanya.
"Jadi masing-masing ada gesture yang menunjukan saling membuka diri saling berkoalisi. Tapi ada Jokowi yang punya saham besar dalam proses pemenangan Prabowo. Jadi ini memang hubungan yang kompleks antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega," tambahnya.
Dalam diskusi yang berbeda Gun Gun Heryanto adalah pakar komunikasi politik asal UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute angkat bicara soal pertemuan Prabowo dan Jokowi.
"Tempat itu kan jadi pesan kalau di Istana formal dan saya lihat belakangan ada semacam prespsi yang dibangun hubungan pribadi, yang dekat atau intim. Karena ini penting dalam masa transisi pemerintahan," katanya.
Gun Gun mengatakan, Jokowi dan Prabowo sama-sama diuntungkan dengan pertemuan di Hutan Kota Plataran Senayan.
"Ini mutual benefit antara Prabowo dan Jokowi, terlepas intensi apapun, pertemuan seperti ini di fase transisi sangat diperlukan. Kita punya sejarah yang tidak baik dalam transisi pemerintahan pasca reformasi," kata Gun Gun.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunggah foto pertemuan makan malam bersama Prabowo dalam sebuah acara.
"Diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa dua jam lebih," tulisnya dalam akun Instagram @jokowi.
Hal senada juga disampaikan Prabowo di akun Instagram @prabowo, yang membocorkan isi diskusinya dengan Presiden Jokowi, yaitu membahas mengenai kepentingan bangsa dan negara.
"Makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi, kami saling bertukar pikiran berkaitan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia," tandasnya.
Baca juga: Apa Benar Jokowi Tolak PDI Perjuangan Masuk Kabinet Prabowo? Begini Kata Dasco Gerindra
Puan dan Dasco jawab kabar Jokowi tolak PDIP masuk kabinet
Kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak PDI Perjuangan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sampai hari ini Prabowo maupun Jokowi tidak pernah secara spesifik berbicara soal kabinet.
"Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet," ujar Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Wakil Ketua DPR RI ini memastikan kalau Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden saat ini, tidak pernah mencampuri urusan kabinet Prabowo-Gibran.
Dasco mengutip ucapan Jokowi bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif dalam penyusunan menteri di kabinet.
"Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," tutur dia.
"Jadi kalau ada isu-isu di medsos ya saya anggap itu hanya dinamika saja seperti itu," tukas Dasco.
Sebelumnya, isu Jokowi menolak PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran beredar menjelang pelantikan dan pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta awak media mengkonfirmasi langsung isu itu kepada Jokowi
"Tanya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Di sisi lain, Ketua DPR RI itu mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam kabinet Prabowo.
Ia pun meminta awak media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI.
"Nanti lihat pada waktunya. Iya (abis pelantikan Prabowo)," pungkasnya.
Diberitakan saat dikonfirmasi wartawan Jokowi menegaskan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 100 persen hak prerogatif presiden terpilih.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menjadi Inspektur Upacara dalam upacara HUT TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).
Jokowi menyampaikan hal itu menanggapi soal kemungkinan Prabowo akan berkonsultasi dengannya mengenai penyusunan kabinet.
"Mengenai kabinet itu hak, 100 persen hak prerogatif presiden," kata Jokowi, dikutip Kompas.com.
Ia pun memastikan proses transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto berjalan dengan mulus.
"(Transisi pemerintahan) berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Enggak ada masalah," ungkap Jokowi.
Menurutnya, untuk mendukung transisi, segala badan dan peraturan perundang-undangan sudah bisa diselesaikan. Cara-cara tersebut akan semakin memuluskan keberlanjutan.
"Badan-badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan saya kira, undang-undang, juga bisa diselesaikan,” imbuhnya.
“Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang," lanjutnya.
Baca juga: Jokowi Dikabarkan Tolak PDI Perjuangan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Kata Puan Maharani
Sebagai informasi, Jokowi akan purnatugas pada 20 Oktober 2024 seiring dengan pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih.
Jokowi dalam beberapa kesempatan juga telah meminta jajarannya untuk mendukung proses transisi.
Sementara itu, mengenai rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat angkat bicara.
Jokowi menilai pertemuan tersebut sangat baik.
Hal itu ia sampaikan usai meresmikan RSUD Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (2/10) lalu.
"Ya saya kira baik pertemuan itu," kata Jokowi.
Menurut Jokowi komunikasi antar tokoh tokoh bangsa sangat penting terutama untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," ujarnya.
Meski telah menyampaikan itu di media, namun santer juga beredar kabar Jokowi ternyata tak merestui rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati itu.
Sumber lain yang ditemui Tribunnews mengatakan Jokowi tidak merestui rencana pertemuan kedua tokoh pimpinan partai tersebut.
Apalagi, diketahui jika hubungan Presiden Jokowi tidak baik-baik saja dengan Megawati, pada Pilpres 2024, lalu.
Sumber itu menyebut jika Presiden Jokowi kurang berkenan jika Prabowo dekat dengan Megawati.
Termasuk, soal kemungkinan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo.
“Jokowi tak ‘restui’ pertemuan itu,” ungkapnya. (*)