Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR segera memfinalisasi jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi-komisi.
Adapun finalisasi tersebut akan dilakukan hari ini, Jumat (11/10/2024).
Setelah itu, hasilnya akan dibawa ke dalam rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (14/10/2024) pekan depan.
"Jadi nanti jam 14 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim dan Bamus pada hari Senin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Politikus PDIP Sebut Pembentukan AKD di DPR Tunggu Kepastian Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo
Hasil dari rapim dan Bamus, kata Dasco, akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (15/10/2024).
Kemudian terkait para pimpinan AKD, akan diusulkan masing-masing fraksi.
"Dan Selasa itu juga kita akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ucapnya.
"Kalau pimpinan komisi kan itu finalisasinya di Rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing," lanjutnya.
Adapun sebelumnya beredar kabar bahwa DPR RI memutuskan untuk menambah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan menambah jumlah komisi yang tadinya 11 menjadi 13.
Hal itu sebagaimana dokumen yang dilihat Tribunnews.com, Kamis (10/10/2024), berjudul 'Gambaran Nomenklatur Mitra AKD'.
Dalam dokumen terdapat tiga belas komisi di DPR periode 2019-2024 beserta mitra kerjanya.
Berikut gambaran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR beserta mitra kerjanya.
Baca juga: Puan Sebut AKD DPR Ditetapkan Sebelum Kabinet Baru Terbentuk
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)