Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri.

Ia menegaskan agar lifting minyak tidak boleh dibiarkan terus turun, karena hal tersebut akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara.

Hal itu disampikan Presiden usai menghadiri Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, (10/10/2024).

"Jangan sampai lifting minyak kita, kita biarkan turun seberapa pun, seliter tidak boleh, harus naik, setiap tahun harus naik," ucap Presiden.

Selain itu Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Menurut Presiden, sektor ESDM memiliki peran strategis dan potensi besar untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Baca juga: SBY Ungkap Tantangan Dirinya Saat Jadi Presiden, Singgung Tsunami Aceh Hingga Harga Minyak Meroket

"Kita tahu dari 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM, berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau melihat dua tahun yang lalu 2022 itu Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun per tahunnya juga sangat besar sekali," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas ESDM, seperti tembaga, nikel, dan batu bara, harus tercipta di dalam negeri melalui hilirisasi.

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak lagi boleh mengirim bahan mentah ke luar negeri, yang hanya menguntungkan negara-negara penerima.

"Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita ke luar negeri.

Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat," tegas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan tentang dampak hilirisasi nikel, yang melompat secara signifikan dari nilai ekspor bahan mentah sebesar USD 2,9 miliar pada 2020 menjadi USD 34,4 miliar pada 2023.

Menurut Presiden, lompatan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga negara termasuk masyarakat.

"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan akan melompat penerimaan negara, dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ungkap Presiden.

Presiden pun menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi untuk memudahkan investasi dan eksplorasi di sektor ESDM.

Presiden kembali menegaskan bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," pungkas Presiden.