Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI periode 2024-2029.

Sebab, tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tujuh fraksi itu di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Satu-satunya fraksi yang belum memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP.

Namun, PDIP juga diperkirakan akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terlebih, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat. 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung, maka tak ada lagi oposisi pemerintah di DPR.

Menurut Adi, 100 persen kekuatan politik di parlemen akan tegak lurus dengan semua kebijakan politik pemerintah.

"Suara-suara kritis dari parlemen sebagai penyeimbang bisa dipastikan tak akan ada lagi," kata Adi, kepada Tribunnews.com pada Jumat (11/10/2024).

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Ingin Ada Oposisi Kuat di DPR Untuk Kontrol Pemerintahan Prabowo

Adi menjelaskan, sekalipun PDIP tak merapat ke Pemerintahan Prabowo, oposisi di DPR pun tidak signifikan.

"Karena 84 persen KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus itu menguasai kekuatan Poltik parlemen," ujarnya.

Apalagi, kata dia, selama ini DPR selalu menggunakan mekanisme voting dalam mengambil sebuah keputusan.

Sebagai partai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu, PDIP menempati urutan pertama dengan total 110 kursi. 

Namun, tak sebanding dengan jumlah keseluruhan kursi dari partai yang tergabung di KIM Plus, yakni 470 kursi.

"Dengan adanya kekuatan politik 84 persen itu gabungan dari KIM dan KIM Plus ya, saya kira pasti di parlemen kelompok oposisi juga akan lemah. Apalagi ditambah PDIP (bergabung)," ucap Adi.

Karenanya, Adi mendorong civil society alias kelompok masyarakat sipil seperti mahasiswa, aktivis, organisasi kemasyarakatan, pegiat demokrasi hingga guru besar, tetap kritis sebagai penyeimbang pemerintah.

"Ya hanya itu satu-satunya harapan yang bisa memberikan kritik ataupun melakukan protes terkait dengan hal-hal kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat," tegasnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin mengklaim Pemerintahan Prabowo-Gibran tetap demokratis meksipun hampir nihil oposisi.

"Tentu hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena kami di internal koalisi berkomitmen untuk tetap demokratis dalam mengawal kesuksesan Pemerintahan Pak Prabowo," kata Puteri, kepada Tribunnews.com pada Jumat.

Baca juga: Hanura Bakal Tentukan Arah Politiknya saat Munas Bali, Pilih Oposisi atau Gabung Prabowo?

Puteri menjelaskan, Golkar akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat meksipun berada dalam pemerintahan.

"Sehingga, keberadaan kami di internal pemerintah, tentu tidak akan menghalangi sikap kami untuk memberikan masukan dan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, DPR akan tetap berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah melalui peran checks and balances. 

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Terancam Tanpa Oposisi, Alarm bagi Demokrasi 

"Di mana, DPR sesuai tupoksinya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," ucap Puteri.

Puteri menilai, pengawasan terhadap pemerintah tetap diperlukan apalagi untuk membangun negara sebesar Indonesia.

Golkar, kata Puteri, juga menyambut baik apabila Prabowo mengajak partai politik lain untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Pada dasarnya tentu kami dari partai Golkar menyambut dengan sangat baik, sepanjang kita semua dalam koalisi berkomitmen membantu presiden dalam mencapai visi-misinya," tutur Puteri.