TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani datang ke rumah kediaman Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) malam.
Setelah keluar dari rumah Prabowo, Sri Mulyani blak-blakan mengakui dirinya diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan kembali di kabinet mendatang.
"Beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," ungkapnya kepada wartawan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin malam.
Lantas, seperti apakah profil Sri Mulyani yang diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan kembali?
Profil Sri Mulyani
Dilansir kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi sejak 27 Juli 2016.
Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 itu adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.
Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia.
Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.
Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.
Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.
Baca juga: 13 Menteri Jokowi yang Dipanggil Prabowo Hingga Malam Ini: Ada Bahlil, AHY, Pratikno dan Sri Mulyani
Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.
Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.
Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi.
Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Pernah Pindah ke Bank Dunia
Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Daboub.
Lalu, pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8 persen. Nilai rupiah turun hampir 1 persen dibandingkan dolar.
Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.
Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)".
Beredar isu, pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.
Pasalnya, Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group.
Jadi Menteri Keuangan di Era Jokowi
Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi.
Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.
Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.
Kemudian. menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.
Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Sri Mulyani dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.
Dia juga menjadi sorotan karena berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Penghargaan
Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Selain itu, dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific".
Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.
Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia.
Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.
Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lalu, pada Februari 2021, Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chairs Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) 2021-2023.
Koalisi ini merupakan forum yang bertujuan mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di tingkat domestik dan global.
Pada 11 Oktober 2021, Sri Mulyani juga menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance.
Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.
Terbaru, pada tanggal 12 Desember 2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
Riwayat Pendidikan
Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986.
Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992.
Riwayat Organisasi
- Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates
- Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative
- Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023
(Tribunnews.com/Rifqah)