Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).

Bahlil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” dalam Sidang Promosi Doktor yang berlangsung di Makara Art Center (MAC) UI.

Gelar doktor terhadap Bahlil menjadi sorotan karena hanya didapatkan dalam studi selama 1 tahun 8 bulan atau 3 semester.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia mengatakan Bahlil telah masuk program doktoral di UI sejak 2022 dan mengambil jalur riset.

"Pak Bahlil tercatat sebagai mahasiswa SKSG tahun 2022, beliau mengambil jalur riset," ujar Amelita saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2024).

Dirinya mengungkapkan masa studi mahasiswa program doktor jalur riset yang ditempuh Bahlil sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI.

"Pasal 14 menyebutkan bahwa Program Doktor dirancang untuk 6 (enam) semester, dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester," jelasnya.

Seperti diketahui, sidang tersebut diketuai oleh Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A., dengan Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. sebagai promotor, serta Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., dan Athor Subroto, Ph.D sebagai ko-promotor.

Tim penguji terdiri dari para ahli seperti Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Turut hadir pada sidang tersebut sejumlah pejabat tinggi, akademisi, dan tokoh industri yang memberikan apresiasi atas pencapaian Bahlil dalam menempuh pendidikan doktor di SKSG UI. 

Bahlil Bahas Hilirisasi

Dalam pemaparannya, Bahlil  membahas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hilirisasi.

Mulanya, Bahlil menyebut belum ada institusi negara dimanapun yang mewujudkan kebijakan hilirisasi.