Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi memicu kompetisi internal dan konflik kepentingan di antara partai koalisi. 

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan banyaknya menteri yang terafiliasi dengan partai politik bisa berdampak pada perebutan akses program strategis pemerintah.

Baca juga: Penampilan Arifatul-Veronica Tan Berseragam Loreng saat Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang

"Sebagian menteri dan wakil menteri adalah elit partai politik, sehingga ada potensi perebutan akses terhadap program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih," ujar Arya dalam media briefing di Auditorium CSIS, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

Arya juga menyoroti potensi konflik kepentingan dari menteri yang terhubung dengan kelompok bisnis tertentu.

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dan reshuffle jika diperlukan untuk menjaga efektivitas kabinet.

"Kabinet yang gemuk ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan," tambah Arya.

Lebih lanjut Arya juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja kabinet yang gemuk ini tetap optimal dan tidak terganggu oleh konflik internal.

Baca juga: Testimoni Menteri Kabinet Merah Putih Naik Hercules, Nusron Wahid Terus Berzikir, Erick Thohir: Seru

Dengan berbagai tantangan, diharapkan agar Prabowo tidak ragu melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. 

"Reshuffle bisa dilakukan bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik jika diperlukan, demi memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan lancar," tuturnya.