Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024).

Lodewijk mengatakan Pilkada merupakan program penting yang masuk ke dalam 8 program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: JPPR: Kampanye Pilkada 2024 Harus Mendidik, Hindari SARA dan Diskriminasi

“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama," ungkapnya dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (30/10/2024).

"Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut," sambungnya.

Baca juga: Bawaslu: Pilkada Harus Bebas dari Pandangan Misoginis dan Kampanye Diskriminatif

Kemenko Polkam, kata dia, sangat peduli bagaimana Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan lancar.

Sehingga, lanjutnya, tidak terjadi konflik yang tidak perlu sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis dan program pemerintah bisa terlaksana. 

"Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan," ungkapnya.

Terkait dengan daerah-daerah rawan, Lodewijk mengatakan masing-masing Lembaga sudah memetakan.

Ia menjelaskan tiga kategori daerah rawan yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah. 

Nantinya, kata Lodewijk, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda. 

Misalnya saja di Papua, ungkapnya, ada empat provinsi yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. 

Karena, lanjutnya, di sana masih ada masalah-masalah sosial sehingga perlu perhatian bersama.

"Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang," kata Lodewijk.

Lodwijk juga meminta BIN untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system. 

Sehingga, sambungnya, kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal. 

"BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system," ungkap dia. 

Baca juga: Bawaslu: Pilkada Harus Bebas dari Pandangan Misoginis dan Kampanye Diskriminatif

Selain itu, Kemenko Polkam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait memonitor masalah lain di antaranya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. 

Menurutnya netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 

"Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata dia.

Setelah rakor, kata Lodewijk, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk pengecekan terakhir. 

Selanjutnya, kata dia, akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. 

"Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti," pungkasnya.