TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terungkapnya kasus dugaan suap mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dalam penanganan kasasi putusan terpidana Ronald Tannur, memperkuat adanya makelar kasus yang bukan hanya bertujuan untuk membebaskan, tetapi juga memidana terdakwa yang yang tidak bersalah.

Dari itu, putusan atas kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA dinilai perlu ditelusuri, dibuka lagi hingga dimungkinkan disidang kembali, untuk mencegah pemberian hukuman kepada pihak tidak bersalah.

Sejumlah akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Undip) juga menyuarakan hal itu juga bisa diterapkan untuk perkara terpidana korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, yang kini sedang mengajukan PK ke MA.

Berdasarkan kajian atau anotasi, mereka menilai putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang memidana Mardani H Maming dinilai syarat dengan kekeliruan.

Akademisi yang ikut melakukan kajian yakni Retno Saraswati dari sisi Hukum Tata Negara, Yos Johan Utama dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara serta pidana. Sementara itu, akademisi Yunanto memfokuskan kajian pada hukum perdata dan Eri Agus Priyono dari sisi hukum perdata. 

Berdasarkan kajian, guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama mengkritisi penghukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Mardani H Maming terkait pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.

Baca juga: Mabes Polri Ungkap Ada Pejabat Kementerian Komdigi Diduga Terlibat Judi Online: Sedang Didalami

Baca juga: Kejagung soal Penetapan Tersangka Tom Lembong: Perkaya Orang Lain dan Korporasi Juga Bisa Dipidana

Ia menyatakan putusan Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu terkait pemindahan IUP dari aspek hukum administrasi adalah sah dan tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang merupakan pengadilan berwenang dalam ranah hukum administrasi.

Apalagi ada putusan Pengadilan Niaga yang sudah inkrah dan menyatakan itu murni hubungan bisnis dan bukan merupakan kesepakatan diam-diam.

“Pengadilan Tipikor, yang merupakan pengadilan pidana, tidak memiliki wewenang untuk menilai keabsahan keputusan administrasi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran hukum administrasi yang bisa dijadikan dasar pidana, dan terdakwa tidak bisa dipidana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, majelis hakim pidana diduga khilaf dan keliru karena ketentuan yang dijadikan dasar dituduhkan kepada terpidana yakni pasal 97 ayat 1 undang-undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara adalah salah Alamat, karena larangan itu ditujukan hanya untuk pemegang IUP dan IUPK.

Ia pun menegaskan, perizinan tambang itu juga telah melalui kajian di daerah hingga pusat. Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah mendapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun.

Baca juga: Belum Sebulan Bekerja, Pemerintahan Prabowo Telah Tangkap Koruptor dari 7 Kasus Korupsi, Siapa Saja?

Dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, diketahui proses peralihan IUP ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, ditambah paraf dari Sekda, Kabag Hukum, dan Kadistamben.

“Fakta yuridis menunjukkan bukti bahwa Mardani H Maming selaku Bupati dan sekaligus pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan atributif menerbitkan IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara,” ujarnya.

Yos menjelaskan, dalam kasus yang menjerat mantan Ketum BPP HIPMI yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu merupakan orang yang memberikan, bukan yang memegang izin.