Oleh karena itu, Deddy mendorong agar pembangunan Bandara Buleleng harus melalui kajian secara matang dari sisi ekologi, sosiologis, kultural, tata ruang, konsep industri pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat. 

"Jadi, pembangunan bandara itu haruslah menjadi penggerak kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tidak mengulangi kekacauan yang terjadi wilayah Selatan Bali," tegasnya.

Dia menilai, Pulau Bali sebagai aset bangsa akan mengalami masalah dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan kajian.

"Oleh karena itu jangan sampai hanya berorientasi pada proyek dan industri turisme tetapi juga melindungi manusianya, budayanya, pulaunya dan berkeadilan serta berkelanjutan," tutur Deddy.

Deddy meminta pemerintah agar menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Bali supaya mampu bersaing, berpartisipasi dan menjadi orientasi utama dari pembangunan bandara dan kegiatan ekonomi yang mengikutinya.

"Jadi, ibu Mega meminta agar dikaji dulu secara mendalam dan juga agar ada distribusi keadilan dalam pengembangan wilayah pariwisata di sekitar Bali, misalnya daerah seperti Banyuwangi, NTB dan NTT," ungkapnya.

Diberitakan, pada Januari dan Mei 2023 lalu, Megawati sempat menyampaikan penolakannya terhadap rencana Jokowi membangun bandara di Buleleng, Bali.

Baca juga: Prabowo Akan Kumpulkan Para Kepala Daerah di Bogor pada Hari Kamis, Ini yang Dibahas

Sementara, pada Minggu, 3 November 2024 atau awal memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun bandara di Buleleng.

Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin menyulap Bali menjadi 'The New Singapore' dan 'The New Hongkong'.