TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo didorong untuk melakukan peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman berharap pengusaha diberikan kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan.
Sehingga, katanya, dalam pemerintahan yang baru ini para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa ditekan dengan aturan yang ada.
"GAPMMI tentu sangat mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya bagi pelaku usaha makanan dan minuman," ujar Adhi di sela-sela pertemuannya di bilangan Senayan baru-baru ini.
Pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan baru dapat memberikan harapan besar bagi pelaku usaha.
Selain itu, Adhi juga meminta agar pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pelayanan pameran terhadap produk makanan dan minuman.
Di negara lain, pameran usaha mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan terbukti sangat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah di berbagai negara memahami bahwa pameran usaha bukan hanya sebagai ajang promosi, namun juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan nasional.
"Dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, promosi, hingga insentif bagi peserta pameran, mereka berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah," kata Adhi.
Melalui pameran tersebut, produk-produk lokal memiliki kesempatan besar untuk merambah pasar global, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Sebab selama ini ia mengaku mengalami kesulitan dalam proses perizinan pameran. Di antaranya, pengunjung yang memiliki golden visa tidak dapat menggunakannya dengan lancar, sehingga mengalami kesulitan untuk akses langsung.
"Hal ini menunjukkan bahwa implementasi golden visa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal," ungkap Adhi.
Padahal, di banyak negara, golden visa menjadi solusi untuk menarik investor dan pelaku usaha asing yang ingin berkontribusi bagi perekonomian lokal.
"Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat masuknya peluang investasi dan kolaborasi internasional, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama diberlakukannya kebijakan golden visa," jelas Adhi.