Baca tanpa iklan
Pada tahun 2011, alumni Akmil 1981 ini diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.
Kemudian, Moeldoko dimutasi sebagai Wakasad pada tahun 2013.
Puncak karier Moeldoko sebagai prajurit TNI berhasil ia capai ketika menyandang pangkat Jenderal bintang 4 pada tahun 2013.
Saat itu, ia diangkat menjadi KSAD menggantikan posisi Jenderal TNI (Purn.) Pramono Edhi Wibowo.
Di tahun 2013 juga Moeldoko dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Panglima TNI.
Baca juga: Irjen Pol. Purn. Drs. H. Yazid Fanani, M.Si.
Kontroversi
Jenderal Moeldoko beberapa kali memunculkan kontroversi yang menyita perhatian publik.
Pada tahun 2014 saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko kedapatan menggunakan jam tangan seharga Rp 1 miliar.
Itu diketahui dari salah satu media asal Singapura yang memberitakan jam tangan Moeldoko.
Namun, Moeldoko kemudian membantah bahwa jam tangannya hanyalah tiruan alias palsu dengan harga Rp4,7 juta.
Kontroversi lainnya lain Moeldoko pernah mencetak sejarah di kemiliteran tanah air dengan menjabat KSAD dengan jabatan tersingkat yakni 3 bulan.
Terakhir, kontroversi yang dibuat Moeldoko yang paling menjadi perhatian publik yakni ia dituding mengkudeta Partai Demokrat pada tahun 2021.
KLB Deli Serdang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat 2021-2025.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantas menegaskan bahwa KLB tersebut tidak sah.
Pemerintah juga menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.
Pun dengan PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung (MA) menolak kepengurusan Partai Demokrat yang dilayangkan kubu Moeldoko.
Baca juga: Brigjen TNI Purn. Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H.