Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pilkada 2024.
Gus Ipul mengatakan saat ini Kemensos sedang menunggu surat edaran (SE) dari Kemendagri soal keputusan penghentian sementara penyaluran Bansos tesebut.
"Kalau memang ada surat itu ya kita akan ikuti apa yang menjadi di arahan dari Mendagri," kata Gus Ipul, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Dia mengaku akan mengkonfirmasi kepada Mendagri Tito Kanavian mengenai rencana penyaluran bansos dihentikan selama Pilkada.
Gus Ipul meyakini kebijakan tersebut dibuat agar penyaluran Bansos menjelang Pilkada tak menjadi kontroversial.
Baca juga: Besok Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Penghentian Penyaluran Bansos
"Ya mungkin ini untuk menghindari kontroversi. Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi," ucapnya.
Surat edaran ini rencananya akan dikirimkan ke seluruh pemerintah daerah pada Rabu (13/11/2024).
"Ya, besok surat edarannya akan diedarkan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Bima menjelaskan, bansos akan kembali disalurkan setelah gelaran Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Baca juga: Mendagri Tito Setuju Bansos Disetop Selama Pilkada 2024
Namun, kata Bima, untuk daerah-daerah yang terdampak bencana seperti Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tetap disalurkan.
"Seluruh Indonesia (disetop), yang kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dulu," ujarnya.
Usulan ini bermula disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Sitorus, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri dan penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11/2024).
Dalam rapat ini, Deddy memberikan perhatian khusus untuk Pj Gubernur Jawa Barat, terutama untuk wilayah Tasikmalaya, Majalengka, dan Kota Tasik.
"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan.
Dia berpendapat, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil.
"Supaya semua yang bertarung equal, pak," ujar Ketua DPP PDIP ini.
Deddy memastikan PDIP tak akan menggunakan bansos untuk memenangkan Pilkada.
"Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," tegasnya.