Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Michael Rolandi Cesnanta Brata,  setuju Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2019 untuk direvisi.

Hal ini disampaikan Michael saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, menanyakan pendapat Michael mengenai UU KPK.

"Apakah Pak Michael setuju UU KPK direvisi lagi?" tanya Benny dalam sesi tanya jawab.

Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ini pun menyatakan bahwa dirinya setuju.

"Setuju pak UU KPK untuk direvisi kembali," ucap Michael.

Michael menjelaskan dalam UU KPK Nomor 30 tahun 2022 sebelum direvisi, lembaga antirasuah itu tidak di bawah rumpun kekuasaan eksekutif.

"KPK bisa menjadi pilar keempat ya pak dalam hal ketatanegaraan," ujarnya.

Namun, kata dia, saat ini KPK sekarang sudah masuk dalam rumpun eksekutif. Sehingga, independensinya ada dalam rumpun eksekutif. 

"Tetapi Independensi secara fungsional, dia seharusnya bebas, bebas dalam hal tetap independen untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, pak," tegas Michael.