Tak hanya itu, Kementerian/Lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program tersebut.

"Yang artinya, di sini ada Presiden Prabowo, ada mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, ada juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program lapor mas Wapres," kata dia.

Pasalnya, kata dia, program tersebut bukan hanya untuk mengadukan keluhan kepada Wapres, melainkan juga akan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program tersebut.

"Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis," kata dia.

Baca juga: Istana: Program Lapor Mas Wapres Catat Keluhan Warga soal Pendidikan hingga Sengketa Tanah

Pernyataan dari Prita ini seraya merespons ungkapan dari Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo menyebut, sejauh ini belum ada arahan atau masukan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait program tersebut.

"Kalau (arahan dari Prabowo) secara langsung, tidak ya. Kalau bentuk (programnya) ya dari Pak Wapres," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Meski begitu, kata Prasetyo, program yang mewadahi aduan dari masyarakat secara luas itu sejalan dengan apa yang dikedepankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

Pemerintah pada dasarnya memang menginginkan kalau masyarakat bisa secara langsung mengeluhkan apa yang menjadi permasalahannya.

"Tapi bagi kami, itu semangat yang baik. Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung," ujar Prasetyo.

Atas hal tersebut, Inisiatif yang diluncurkan oleh Gibran Rakabuming Raka itu layak untuk didukung. 

Pasalnya, Gibran selaku pemimpin negara telah membuka wadah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahnya.