Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

Raja Antoni di dampingi Wamenhut Sulaiman Umar saat menjamu Menhan. Adapun sebelum menerima Menhan, Sebelum menjamu Menhan, Raja Antoni telah lebih dulu melangsungkan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kemenhut. 

Dalam pertemuan dengan Menhan ini, kedua kementerian menjajaki kerja sama dan kolaborasi penjagaan hutan Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

Selepas pertemuan tertutup yang berlangsung kurang lebih satu jam, salah satu poin yang disepakati adalah kerja sama dalam bentuk meminjam pakaikan sejumlah lahan hutan kepada TNI untuk latihan prajurit. 

Baca juga: Kapolri Bertemu Menteri Kehutanan Bahas Tindak Pidana Ilegal Logging hingga Perburuan Satwa Liar

Penggunaan lahan hutan ini kata Raja Antoni, secara langsung juga membantu menjaga kawasan, dan TNI akan turut membantu melakukan pelebatan pohon di hutan. Adapun soal lokasi lahan, akan dirincikan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait. 

"Kami akan mengusahakan sejumlah lahan tertentu yang nanti bisa dipinjam pakaikan kepada TNI terutama untuk latihan prajurit TNI. Jadi idenya adalah hutannya tetap terjaga bahkan sangat terjaga karena dibantu diamankan oleh TNI," kata Raja Antoni usai pertemuan.

Lebih lanjut, Raja Antoni menyampaikan pertemuan kedua kementerian ini sekaligus juga untuk meningkatkan kerja sama pelindungan hutan dan menihilkan terjadinya ego sektoral antar instansi. 

"Pada intinya kami berbicara untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, seperti yang selalu diinstruksikan oleh Pak Prabowo, agar ego sektoral antara kementerian dan lembaga itu harus tidak ada, sehingga apa yang dicita - citakan oleh beliau dapat kita eksekusi secara bersama-sama," ujarnya.

"Karena kata kuncinya akhirnya adalah kolaborasi dan kerjasama, kalau kementerian hanya bekerja dengan apa yang dia kerjakan tanpa komunikasi ke kiri ke kanan nggak akan berjalan," lanjut dia. 

Selain itu, Kemenhut juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung (Kejagung), Panglima TNI, dengan berkoordinasi ke Kementerian Pertahanan terkait tutupan sawit di dalam kawasan hutan. 

"Dari Kementerian Pertahanan, pertama kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, meminta bantuan dari Panglima TNI, tapi tentu karena ini adalah pekerjaan yang spesifik, kami harus sepengetahuan dan izin dari Pak Menhan untuk melakukan cek di lapangan tentang tutupan sawit, tentang kepemilikan sawit di dalam kawasan hutan," ujar Raja Antoni.