Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, mengatakan bahwa dirinya tak berniat untuk memfitnah institusi kepolisian.

Hal ini merespons laporan terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pernyataan polisi cawe-cawe di Pilkada 2024.

"Saya ini bagaimanapun keluarga besar Polri. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada tiga. Kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar," kata Yulius di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Yulius menegaskan, apa yang disampaikannya hanyalah bentuk pendapat politik atas temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo.

"Yang saya inginkan adalah klarifikasi sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah dalam hal ini Polri tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa gaya penyampaian yang keras bukanlah bentuk penghinaan, melainkan hanya perbedaan ekspresi.

"Jadi ini bukan sebuah fitnah, fitnah itu kalau misalnya enggak ada dasarnya," tegas Yulius.

Kalaupun dianggap tidak etis, Yulius menilai bahwa ucapannya soal cawe-cawe polisi di Pilkada masih dalam batas wajar.

"Tidak etis itu kalau misalnya dalam bayangan saya, saya maki-maki. Ini kan enggak. Bahwa intonasinya itu keras, bahwa intonasinya itu kencang. Ya setiap orang gaya berekspresinya beda-beda. Jadi no worries lah soal laporan MKD ini," ucapnya.

Dia dilaporkan seorang warga asal Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggah Yulius melalui akun tiktoknya pada 25 November 2024 lalu.

Dalam video itu, Yulius menanggapi temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo mengenai dugaan keterlibatan aparat di Pilkada 2024.

"Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono," kata Yulius dalam video yang diunggahnya.

Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Yulius berpendapat, pengerahan aparat untuk memenangkan kontestan tertentu merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara.

Karenanya, dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam waktu 1x24 jam untuk mengklarifikasi temuan Bocor Alus Politik.