TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, meminta para elite politik untuk mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi.

Terutama untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan. 

Hal itu disampaikannya menanggapi adanya tudingan Polri terlibat dalam dukungan terhadap calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

“Elite politik, termasuk PDI-P saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik," kata Najih kepada wartawan Senin (2/12/2024).

Ada pun tudingan itu sebelumnya disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis (29/11/2024). 

“Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan," ucapnya.

Najih juga mengangap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. 

Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi. 

“PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontrapoduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDIP merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).

Dirinya berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

Baca juga: PDIP Singgung Fenomena Partai Cokelat : Harusnya Merah Putih, Bukan Ikut Politik Praktis

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata Deddy. (*)