TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat konsultasi bersama Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mendalami Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Rapat berlangsung di Ruang Majapahit, Kompleks DPD RI, Jakarta, Rabu (4/12/2024) pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Nelson Wenda Harap Prabowo Luangkan Waktu, Bertemu dengan Semua Anggota DPD & DPR RI dari Papua 

Wakil Ketua III BAP DPD RI, Nelson Wenda, menegaskan bahwa sinergi antara DPD RI dan BPK RI sangat penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk Dana Desa dan transfer ke daerah (TKD).

“Kami siap berkolaborasi dan bekerja sama untuk memastikan pengawasan anggaran negara dilakukan secara transparan. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan,” kata Wenda dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).

Dalam laporan IHPS II 2023, BPK RI mencatat 6.197 temuan dengan total 8.869 permasalahan keuangan senilai Rp7,33 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Wenda menyoroti urgensi tindak lanjut atas temuan tersebut untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Baca juga: Ketua DPD Berharap Kepala Daerah Terpilih Tak Menjadi Antitesa Pemerintah Pusat 

“Ini menjadi perhatian bersama agar permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan. Kolaborasi ini adalah langkah nyata BAP DPD RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab," ujar senator asal Papua Pegunungan itu.

Hasil rapat konsultasi menghasilkan sejumlah masukan strategis bagi BAP DPD RI dalam merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas temuan IHPS II Tahun 2023.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga demi mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.