Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan sejumlah senator meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang.

Peninjauan itu dilakukan menindaklanjuti ramainya pemberitaaan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan PSN sehingga menimbulkan polemik di publik.

Yorrys memahami bahwa ada perbedaan penafsiran publik terkair lokasi PSN dan PIK 2.

Baca juga: PB HMI Dukung Kementerian ATR/BPN Kaji Ulang PSN PIK 2 Karena Tidak Sesuai Tata Ruang

"PIK itu di luar, itu usaha bisnis. PSN ini di luar daripada PIK," kata Yorrys kepada wartawan di lokasi, Sabtu (7/12/2024).

Dia menjelaskan letak PSN memang bersebelahan dengan PIK 2. Menurutnya, lokasi PSN Tropical Coastland yang dikelola Agung Sedayu ini adalah wilayah mangrove yang sempat terkena abrasi.

"Pihak Agung Sedayu dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan merapikan itu kurang lebih," ungkapnya.

Yorrys mengatakan di tanah PSN ini tidak ada penghuni karena lahan tersebut milik negara, dan kini lahan tersbeut memang ada yang menempati.

"Milik KLH atau Perhutani. Sekarang ada, bukan penghuni ya, penggarap lahan itu karena tanah negara yang kemudian sudah tidak bermanfaat miliknya KLH dan Perhutani tadi, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang tadi kita lihat ada empang-empang," kata Yorrys.

Pengembang proyek, dikatakan Yorrys, sudah memberikan dana kerohiman kepada pengelola empang-empang tersebut. 

"Tetapi mereka tidak keluar dari situ, kemudian CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka karena dia boleh tinggal dan mengelola itu tidak usah membayar apa-apa sampai pada proses pembangunan itu," kata Yorrys.

"Jadi begitu ada proyek pembangunan dia harus keluar. Jadi ini saya pikir yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap proyek ini kan sudah cukup bagus dan ada salah kita tidak tahu," tutur dia.

Adapun Yorrys menyebut PSN ini hanya memiliki 5 spot. Dia menyebut PSM ini di luar PIK 2.