Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor) Polri Irjen Pol Cahyono Wibowo memastikan kasus pemerasan tersangka eks Ketua KPK Firli Bahuri tetap berlanjut.

Pihaknya memberikan asistensi terhadap kasus yang tengah diusut penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Baca juga: Novel Baswedan Minta Penyidikan Kasus Firli Bahuri Tak Berlama-Lama, Ini Alasannya

“Jadi kami sifatnya hanya menilai hanya sebagai quality control terhadap kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya,” ucap Cahyono kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Cahyono menegaskan kasus pemerasan ini tidak memenuhi hambatan hanya tinggal menyelesaikan petunjuk dari jaksa terkait P-19.

Baca juga: Ketua KPK Setyo Budiyanto Bakal Terapkan Mekanisme yang Tak Dilakukan pada Zaman Firli Bahuri

Dia tidak menampik bahwa nantinya Firli Bahuri akan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

Hal itu menyusul ketidakhadiran Firli pada saat pemanggilan dua pekan lalu di mana pihaknya mengajukan surat penundaan pemanggilan karena ada alasan tertentu.

“Penundaan pemanggilan sbagaimana disampaikan penasihat hukum Firli Bahuri. Mungkin nanti kita lihat (dipanggil lagi, red),” tukasnya.

Cahyono kembali menegaskan bahwa Kortas Tipikor sifatnya hanya pembina fungsi.

Walhasil Direktorat Subdit Tipidkor di wilayah strukturnya tidak langsung di bawah Kortas Tipikor Polri.

“Kita hanya pembina fungsi buat teman-teman Subdit  Tipikor yang melaksanakan fungsi penindakan hukum,” tukasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut karena dianggap tak memiliki bukti kuat.

"Sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda (Metro Jaya) langsung untuk menghentikan perkara Pak Firli," katanya.

Baca juga: Satu Tahun Kasus Pemerasan Firli Bahuri, Kompolnas: Mestinya Sudah Ada Kepastian Hukum

"Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3. Pasal 109 ayat 2 secara jelas apabila tidak ditemukan alat bukti, ya baik berupa alat bukti material atau yang lain, maka wajib untuk dilakukan SP3," sambung Ian.

Ian mengatakan sejauh ini kliennya sudah dimintai keterangan sebanyak tujuh kali baik sebagai saksi dan tersangka sejak dimulainya penyidikan kasus pada 9 Oktober 2023 lalu.

Bahkan, Ian mengatakan sampai saat ini sudah ada 123 saksi dan 11 ahli yang dimintai keterangannya terkait kasus yang menjerat kliennya itu.

Namun, berkas perkara kasus tersebut hingga kini tak pernah dinyatakan lengkap oleh jaksa untuk nantinya diseret ke pengadilan.

"Tapi petunjuk P-19 dari kejaksaan apakah saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya itu memenuhi kualitas sebagai saksi yang sebenarnya. Yang melihat langsung, mendengar dan mengalami. Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu," jelasnya.

Bahkan, kata Ian, penyidikan terkait pasal 36 Undang-Undang KPK soal larangan bertemu dengan orang yang berperkara itu bukan domain dari penyidik kepolisian melakukan pengusutan karena merupakan domai penyidik KPK.

"Pada saat beliau (Firli) didatangi oleh mantan Mentan (SYL) tanggal 2 Maret 2023 itu posisi mantan Mentan bukan sebagai tersangka, tapi selaku menteri, secara (adat) ketimuran tidak mungkin ketika seorang pejabat sekelas menteri mendatangi kita, kita menolak," tuturnya.