TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andi Rusni, menyampaikan pandangannya terkait dualisme yang saat ini terjadi di tubuh PMI.

Dalam pernyataannya, dia menegaskan, perpecahan ini merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di organisasi kemanusiaan tersebut.  

Selama lebih dari 30 tahun, ia menyaksikan berbagai dinamika organisasi, tetapi mengaku sangat miris melihat konflik internal yang memanas hingga berujung dualisme saat ini.  

“Sejujurnya, kami tidak ingin ada perpecahan seperti ini. Hati kami merasa sangat miris, tetapi ada hal-hal yang membuat situasi ini tidak terhindarkan," kata Andi kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Meski menghormati kontribusi Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) sejauh ini, Andi menilai, kepemimpinan JK tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya opsi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.  

"Kami mengakui dan menghormati apa yang sudah beliau (JK) lakukan. Namun, itu tidak berarti bahwa hanya beliau yang memahami dan mampu memimpin PMI," ujar dia. 

Menurutnya, organisasi seperti PMI membutuhkan dinamika dan dialektika untuk berkembang.  

Andi menyoroti pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI.

Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam Munas, termasuk soal aturan dan mekanisme organisasi, merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.  

Andi menjelaskan, PMI adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan misi kemanusiaan. 

Sebagai bagian dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Federasi Palang Merah Internasional, PMI harus menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan berperan aktif dalam gerakan global.  

"Organisasi ini adalah amanah besar untuk melayani masyarakat, bukan milik individu atau kelompok tertentu," kata Andi.  

Di tengah situasi dualisme ini, Andi menyerukan agar seluruh pihak di PMI kembali kepada semangat persatuan dan kolaborasi demi misi kemanusiaan yang lebih besar. 

Dia berharap konflik internal ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan demokratis, tanpa mengorbankan integritas organisasi.  

"PMI harus tetap menjadi organisasi yang inklusif, terbuka terhadap perubahan, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Kepemimpinan itu penting, tetapi organisasi jauh lebih besar dari individu mana pun," pungkasnya.

Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.

Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.

Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII di Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.

Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.

Baca juga: Menteri Hukum akan Lakukan Mediasi terkait Dualisme Kepengurusan PMI Kubu JK dan Agung Laksono 

Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.