Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin prihatin dengan munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurutnya sebagai organisasi kemanusiaan, PMI seharusnya jauh dari tarik menarik kepentingan politik. 

“Organisasi kemanusian harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Maka munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh PMI menjadi keprihatinan bersama,” kata Zainul dalam keterangannya Minggu (15/12/2024).

Dia mengatakan, dualisme kepemimpinan di tubuh PMI seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi penyelenggaraan dua musyawarah nasional (munas) yang memunculkan nama Jusuf Kalla dan Agung Laksono sebagai ketua umum PMI kental kepentingan politik praksis. 

“PMI jelas lembaga kemanusiaan bukan entitas politik, tetapi faktanya terjadi benturan kepentingan dari penggiatnya sehingga ada dua munas, dua ketua umum yang mengklaim sama-sama sah,” ujarnya.

Zainul menegaskan urusan kemanusiaan harusnya berada di atas kepentingan kekuasaan maupun kepentingan bisnis. 

Baca juga: Bisnis Plasma Darah Diduga Jadi Biang Kerok Konflik Perebutan Kursi Ketua Umum PMI, Benarkah?

Menurutnya semua pihak harusnya menempatkan PMI di atas kepentingan politik maupun bisnis. 

"Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur kalau di atas politik adalah kemanusiaan. Semua pihak harus merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” katanya. 

Dia juga mengatakan sebaiknya, pihak yang berseteru harus duduk bersama dan menyelesaikan polemik perebutan kekuasaan tersebut apalagi pihak yang berseteru sama-sama senior dan bagian dari tokoh bangsa. 

"Saya yakin karena sama-sama senior, ada kebijaksanaan dan kematangan untuk melihat soal ini,” ujarnya.
 
Untuk diketahui Jusuf Kalla dan Agung Laksono sama-sama mengklaim sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029. Jusuf Kalla menyatakan telah dipilih secara aklamasi pada Munas XXII PMI sebagai Ketua Umum.

Sedangkan Agung Laksono, sebelum Munas digelar, telah mendeklarasikan diri akan maju di Munas PMI dan mengklaim telah mengantongi lebih dari 20 persen suaara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi.  

Namun pada saat pelaksanaan Munas, tak ada nama Agung yang muncul sebagai Ketua Umum dan hanya ada nama JK sebagai calon tunggal Ketua Umum. 

Kubu Agung kemudian melangsungkan Munas dan memunculkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

Kubu JK pun melaporkan Agung Laksono karena dinilai melaksanakan Munas PMI ilegal.