Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra pada hari HAM sedunia, Selasa (10/12/2024).
“Pidato hari HAM Sedunia Menteri Yusril Ihza Mahendra hanya retorika kosong yang sangat mudah terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan jika pemerintah mau membuka mata," kata Usman dalam pernyataannya pada Rabu (11/12/2024).
Usman sependapat bahwa setelah reformasi, telah banyak landasan hukum maupun aturan yang dibuat untuk menegakkan HAM di Indonesia, namun realitanya masih jauh dari harapan.
"Retorika kosong ini hanya menegaskan kegagalan negara selama ini dalam menyelesaikan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pelanggaran HAM masa lalu dan melanggengkan budaya impunitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan," ujarnya.
Dia juga mengkritisi pernyataan Yusril yang menyampaikan komitmen pemerintah bahwa setiap warga negara memiliki HAM yang selaras tanpa diskriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki.
Baca juga: Sosok Rika Kato, Istri Yusril Ihza Mahendra Ikut Mendampingi Saat Pelantikan Menteri di Istana
Ironisnya, pernyataan ini disampaikan berselang beberapa hari setelah Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan pelanggaran HAM dengan melarang pertemuan Jemaah Ahmadiyah pada 6-8 Desember 2024.
"Ironisnya lagi, pelarangan tersebut terjadi dua hari setelah presiden menggaungkan pentingnya keberagaman dan kerukunan sebagai token persatuan masyarakat Indonesia," ucap Usman.
Selain itu, kata Usman, masyarakat yang menolak proyek strategis nasional pun rentan menghadapi kriminalisasi dan persekusi.
Baca juga: Yusril Serahkan Draf Transfer Narapidana Bali Nine ke Australia, Ini Isinya
"Pengabaian negara terhadap hak sipil dan politik warga ini membuat ruang-ruang sipil semakin menyempit di Indonesia. Harus ada tindakan nyata dalam menegakkan HAM dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil," katanya.
Saat berpidato dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM di Jakarta (10/12/2024), Yusril mengatakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya-upaya penegakan HAM.
Yusril juga mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.
Negara, lanjutnya, menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskriminasi apa pun latar belakangnya.