Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan pembahasan perubahan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Formulasi subsidi BBM tersebut sudah hampir rampung.
Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
"Oh nggak, masih dalam pembahasan, kita mencari apa namanya, Formulasinya sudah hampir final. Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerimaan pengalihan sebagian itu tepat sasaran," kata Bahlil.
Sekarang ini kata Bahlil, Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan validasi data penerima subsidi agar betul betul tepat sasaran.
Baca juga: Menteri Bahlil Melunak, Ada Sinyal Ojol Termasuk Penerima Subsidi BBM
"Dan sekarang BPS lagi memvalidasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu adalah yang berhak," katanya.
Ia memastikan pemberian subsidi BBM nantinya masih menggunakan sistem blending artinya subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun untuk porsinya akan diumumkan nanti.
"Blending, tetap blending," katanya.
Baca juga: Dewan Ekonomi Nasional Kaji Rencana Subsidi BBM Jadi Bantuan Langsung Tunai
Sebelumnya, anggota DPR RI Muh Harris berpendapat, penyaluran subsidi BBM bagi kendaraan berpelat kuning atau angkutan umum harus tepat sasaran.
Muh Harris menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning harus dampak positif bagi masyarakat luas.
"Terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau," ujar Muh Harris di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.
Menurutnya, subsidi harus diarahkan hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, yakni angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Untuk mencegah penyalahgunaan, diterapkan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam distribusi subsidi.