Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun 2024, perseteruan atau dinamika tak hanya terjadi sesama partai politik, tetapi juga partai politik dengan organisasi baik itu keagamaan maupun masyarakat.
Satu yang menyita perhatian adalah polemik antara PKB dan PBNU.
Keduanya merupakan organisasi dengan corak yang hampir sama, bahkan bisa dibilang layaknya saudara kandung.
Pemicu perseteruan PKB dan PBNU pada 2024 terjadi karena saling melempar pernyataan dan sejumlah faktor lainnya.
Beberapa di antaranya melibatkan pejabat negara seperti eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hingga membawa tokoh-tokoh pendiri PBNU itu sendiri.
Baca juga: Sebut Warga NU Resah akan Konflik PKB dan PBNU, Yenny Wahid Siap Jadi Mediator Cak Imin & Gus Yahya
Berikut rangkum perjalanan polemik PKB dan PBNU yang dirangkum Tribunnews.com:
Panitia Khusus Angket Haji
Ketegangan PKB-PBNU bermula usai dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh DPR RI.
Pembentukan tersebut diketahui untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun 2024.
Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sementara di satu sisi, Menteri Agama saat itu dijabat Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Baca juga: PBNU Sambut Baik Penunjukkan Gus Ipul Sebagai Menteri Sosial Gantikan Risma
Kemenag di bawah pimpinan Gus Yaqut disebut-sebut secara sepihak mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu untuk jalur haji khusus atau ONH plus tanpa melibatkan DPR.
Merespons hal itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yanya menduga pembentukan Pansus Haji dimaksudkan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik kandungnya.
"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, Pansus Haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
"Kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.
Yahya menduga pansus tersebut ada kaitan dengan adiknya, Gus Yaqut yang juga sebagai Menteri Agama RI.
"Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.
Pernyataan Gus Yahya itu lantas dibantah Cak Imin.
Cak Imin yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa pembentukan Pansus Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB atau PBNU.
"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan karibnya, dalam akun sosial media X pribadinya @cakimiNOW
Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 digulirkan Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.
"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ucapnya.
Dia menyebut gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.
"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun," kata dia.
Pada akhirnya, Pansus Haji resmi dibentuk dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI, Selasa (9/7/2024). Pansus angket itu berisikan 30 anggota Dewan dari seluruh fraksi DPR RI.
Balasan PBNU Lewat Tim Lima
Tak mau tinggal diam, PBNU pun merespons dengan membentuk tim khusus atau Tim Lima yang diduga bertujuan merebut kembali PKB.
Namun, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah bahwa pembentukan Tim Lima sama sekali tidak berkaitan dengan Pansus Haji.
Tim Lima, kata Gus Ipul, dibentuk karena selama ini banyak petinggi PKB yang kerap melontarkan pernyataan ahistoris dan mengerdilkan PBNU.
Salah satu sikap yang dianggap ahistoris itu adalah ketika PKB memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024.
Penunjukan Anies Baswedan sebagai capres oleh PKB ini, kata Gus Ipul, tanpa dikonsultasikan terlebih dulu dengan para sesepuh NU, termasuk Gus Yahya dan Rais Aam NU Miftachul Achyar.
Lewat tim tersebut, PBNU menunjuk dua orang sebagai tim utama yakni, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Gus Yahya menyebut Anwar Iskandar adalah satu-satunya orang yang tersisa dari para pendiri awal PKB.
Sementara Amin Said Husni merupakan Wasekjen pertama PKB.
Nantinya, kata dia, keduanya akan memberikan rekomendasi kepada PBNU terkait hubungan NU dengan PKB
"Kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU, mengenai langkah-langkah yang harus diambil," kata Yahya.
Perang Pernyataan
Usai Tim Lima dibentuk, PBNU melakukan manuver dengan memanggil elite PKB yang sudah tidak dipakai di era kepemimpinan Cak Imin.
PBNU memanggil eks Sekjen PKB Lukman Edy di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (31/7/2024) lalu.
Usai pertemuan hampir dua jam itu, Lukman menuding Cak Imin menghilangkan peran dewan syuro PKB yang berisikan para kiai-kiai sepuh.
"PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari dewan syuro," kata Lukman.
PBNU kemudian dijadwalkan memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid tetapi nama terakhir tidak datang memenuhi panggilan, begitu juga saat PBNU memanggil Cak Imin.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai Gus Yahya dan Gus Ipul kerap menggembosi PKB. Jazilul menegaskan PKB sedari awal menyadari penuh hubungan historis mereka dengan NU.
Jazilul juga mengaku tak pernah mempersoalkan posisi PBNU selama ini yang dinilai berjarak dengan seluruh parpol, tak terkecuali PKB.
"Faktanya, Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul
Pernyataan itu direspons Gus Yahya yang mengibaratkan PBNU sebagai pabrik mobil dan PKB sebagai produk yang mengalami kesalahan sistem.
"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku," ungkap Gus Yahya, dikutip dari keterangan resmi PBNU pada Sabtu (3/8/2024).
Wapres Maruf Amin Turun Gunung Dinginkan Suasana
Konflik PKB dan PBNU melebar dan membuat para petinggi negara sekaliber Wakil Presiden Maruf Amin ikut menanggapi.
Maruf yang merupakan mantan Rais Aam PBNU tersebut menanggapi santai, dengan mengatakan konflik ini tidak akan berlarut-larut.
"Ini akan segera selesai," kata Maruf saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).
Maruf mengatakan masalah di tubuh Nahdlatul Ulama sering kali tampak besar di awal, namun biasanya dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya kira masalah ini nantinya juga akan selesai. Biasanya di NU itu awalnya gegeran, akhirnya ger-geran (tertawa bersama),” ujar Maruf
Muktamar PKB dan Wacana Muktamar Tandingan
Seiring dengan memanasnya konflik PKB-PBNU, Cak Imin dkk langsung mengambil jalan lewat Muktamar ke-6 PKB.
Acara tersebut digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024
Dalam Muktamar tersebut, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.
Tak hanya itu, peserta Muktamar juga memutuskan Wakil Presiden RI Maruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.
Jalanya Muktamar PKB bisa dibilang lancar, meskipun hambatan dan aral melintang terlihat saat sejumlah massa yang menolak Cak Imin memimpin PKB lagi.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa digelar di Jalan Pratama Raya, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Aksi tersebut digelar hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.
Ratusan orang datang sekitar pukul 15.00 WITA ke lokasi kompak dengan mengenakan baju kaos berlogo PKB.
Mereka juga turut membawa beberapa spanduk yang berisikan protes.
Salah satu spanduk berukuran besar bertuliskan “Muhaimin Pengkhianat Gus Dur”, sementara yang lainnya bertuliskan “Tangkap!”.
Massa aksi juga turut mencabuti bendera PKB yang terpasang di sepanjang jalan.
Mereka kemudian meneriakkan beberapa sorakan seperti “Tangkap Muhaimin” dan “Bubarkan Muktamar”.
Mereka kemudian juga membakar atribut seperti bendera dan spanduk di tengah jalan.
Tidak sampai di sana, massa aksi juga sempat mencoba menerobos barikade polisi untuk mencapai lokasi Muktamar.
Namun, dengan cepat beberapa oknum yang berhasi menerobos berhasil dicegah oleh polisi.
Mereka dikembalikan kepada kumpulan massa di belakang barikade.
Kapolresta Denpasar Kombes Wisnu Prabowo mengatakan, bahwa massa aksi sudah berangsur-angsur kembali pulang.
"Jadi (akses jalan) ini sudah kami buka untuk arus lalu lintas biar supaya masyarakat pengguna jalan bisa menggunakan jalan yang berada di wilayah Selatan Tanjung Benoa," kata Wisnu.
Wisnu menjelaskan ada sekitar 500 orang massa aksi dan untuk personel yang telah disiapkan sebanyak 900 anggota kepolisian dan dalam aksi tersebut. Tidak ada massa aksi yang diamankan atau ditangkap.
Muktamar ke-6 PKB usai digelar ternyata tak membuat konflik mereda.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy menyatakan Muktamar PKB tandingan yang diinisiasinya siap digelar dan tinggal menunggu arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Lukman tak setuju dengan hasil Muktamar tersebut.
Dia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.
Dia menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik.
Ia mengklaim muktamar itu anti-demokrasi karena aspirasi dari ratusan DPC PKB yang beda pendapat dengan Cak Imin dibungkam.
Lukman mengatakan sudah melapor kepada Ketua Umum PBNU Yahya Staquf soal rencana muktamar.
Ia pun telah menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.
"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," Kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9/2024).
"Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," tambahnya.
Cak Imin dan Gus Ipul Satu Kabinet di Bawah Komando Presiden Prabowo
Seolah menguap begitu saja, wacana muktamar tandingan PKB tak ada lanjutannya.
Cak Imin bahkan sudah tutup buku soal Muktamar tandingan yang kerap diisukan ke partainya.
Dia menyebut keputusan kepengurusan PKB sudah rampung ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
"Kalau itu mah nggak perlu ditanggapilah. Yang penting sudah jalan terus," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024)
Kemudian, ketika pengumuman menteri dan wakil menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, nama Cak Imin dan Gus Ipul disebutkan.
Cak Imin menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sementara Gus Ipul menduduki pos Menteri Sosial, yang mana hal itu sudah dia tempati saat Presiden Jokowi menunjuknya untuk menggantikan Tri Rismaharini.
Gus Ipul tak masalah jika nantinya bekerja di bawah koordinasi Cak Imin.
"Yang penting kita kan kerja atas arahan presiden. Jadi imamnya presiden ya kita ikut keputusannya. Berkoordinasi dengan siapa, ya kita akan kerjakan," kata Gus Ipul kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Gus Ipul menekankan pesan Prabowo untuk kompak.
Karena itu, demi menjaga soliditas kabinet, ia tak masalah jika harus berkoordinasi dengan Cak Imin.
"Karena sejak awal presiden menyampaikan kabinet ini adalah kabinet yang harus kompak terintegrasi. Jadi kita dalam rangka untuk melaksanakan program yang telah direncanakan presiden, tentu masalah-masalah pribadi akan kita singkirkan," ujarnya.
Cak Imin juga mengaku tak ada persoalan harus bekerja satu barisan dengan Gus Ipul di Kabinet Merah Putih.
"Jadi di sini akan ada kementerian-kementerian yang dipimpin oleh orang-orang berbeda-beda partai. Nah kalau sudah masuk di sini ya kita sama," kata Cak Imin ditemui di Gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (21/10/2024).
Cak Imin menegaskan bahwa kini tak ada lagi perbedaan pandangan atau pemahaman politik ketika sudah satu barisan dalam Kabinet Merah Putih.
"(Di kabinet) Enggak ada partai yang melatarbelakangi, enggak ada perbedaan yang melatarbelakangi satu kesatuan Merah Putih," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Selain itu, Cak Imin juga mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk melupakan persoalan yang pernah ada di masa lalu ketika sudah masuk dalam kabinet.
Untuk itu, ia menekankan bahwa dirinya pun akan berkomunikasi dengan Gus Ipul ketika melaksanakan tugas kabinet. Menurutnya, hal ini lantaran sekarang yang paling penting adalah urusan negara, bukan kelompok atau golongan.
"Ya harus (komunikasi dengan Gus Ipul) karena ini negara bukan urusan (PKB-PBNU)," pungkasnya.