Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP harus siap menghadapi kekuasaan besar yang mencoba menindas ketika aparat penegak hukum digunakan untuk intimidasi dan sumber daya negara dipakai untuk kepentingan politik praktis.
Menurutnya, dalam situasi seperti itu, pilihan untuk menghadapi tembok kekuasaan yang besar menjadi kewajiban bagi kader PDIP.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber daya negara digunakan untuk politik praktis maka pilihan menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan kader-kader PDIP," kata Hasto, Kamis (27/12/2024).
Hasto menjelaskan bahwa perjuangan partainya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembangunan supremasi hukum yang berkeadilan.
"Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat dan bagaimana membangun supremasi hukum yang berkeadilan," ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan, langkah perjuangan yang diambilnya terinspirasi oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Presiden ke-1 RI, Soekarno atau Bung Karno.
Ia belajar dari buku biografi "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" karya Cindy Adams.
Hasto mencontohkan ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan prinsip non-cooperation atau tidak bekerja sama dengan penjajah.
Langkah itu diambil Bung Karno demi cita-cita kemerdekaan Indonesia.
"Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation."
Baca juga: PDIP Disarankan Segera Tetapkan Sekjen Baru Setelah Hasto Tersangka, Pengamat Singgung Usia Megawati
"Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto.
Hasto: Tak Menyerah meski Hadapi Intimidasi
Atas dasar itu, Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP siap menghadapi risiko terburuk dalam memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum.
Hasto mengatakan, dirinya dan kader PDIP lainnya tak akan menyerah, sekalipun mendapat intimidasi hingga dipenjarakan.
Menurutnya, seperti apa yang dilakukan Bung Karno, masuk penjara merupakan bagian dari pengorbanan dan cita-cita.
“Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” ujarnya
"Karena sebagaimana dilakukan Bung Karno masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," lanjutnya.
Hasto Tersangka dua Kasus terkait Harun Masiku
Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus tekait Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang kini menjadi buron KPK karena kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.
Hasto dijerat sebagai tersangka suap kepada komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus mantan caleg PDIP Harun Masiku.
Untuk kasus suap tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Hasto diduga menyiapkan sejumlah uang untuk mempengaruhi keputusan PAW anggota DPR dari PDIP.
Ia berupaya agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazaruddin Kiemas, caleg PDIP terpilih dari Dapil Sumsel I, yang meninggal dunia.
Padahal, posisi Nazaruddin mestinya digantikan Riezky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak kedua dari dapil yang sama, yakni 44.402.
Sementara, Harun yang hanya memperoleh sekitar 5 ribu suara.
Dalam dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku, Hasto diduga telah memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam miliknya untuk menghilangkan bukti dan menyuruhnya segera melarikan diri.
Hasto juga disebut mengkondisikan saksi agar memberi keterangan palsu saat diperiksa KPK.
(Tribunnews.com/Milani)