Untuk mengatasi dualisme kepemimpinan PMI Pusat, seyogyanya Menkum segera melakukan mediasi.

Dengan demikian para pihak dan pemangku kepentingan di dalam PMI bisa menyampaikan kronologis penyelenggaraan Munas PMI XXII. 

Lebih lanjut dirinya juga meminta Menkum memeriksa hasil audit keuangan PMI pusat. Sebab pada munas, Jusuf Kalla tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus PMI 2019–2024.