Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan tahun 2025--dalam kepercayaan Tionghoa berada di bawah naungan Shio Ular Kayu--diyakini membawa simbol pengetahuan dan ketahanan.
Namun, Said mengingatkan bahwa proyeksi positif harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tingkat global dan domestik.
Baca juga: Banggar DPR Mitigasi 9 Risiko Dampak Kenaikan PPN 12 Persen, Sektor Apa Saja?
Berbagai lembaga internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 5,1–5,2 persen, sejalan dengan target APBN 2025.
Inflasi juga diperkirakan tetap terkendali di level rendah, yakni antara 2,4–2,8 persen, di bawah rata-rata global yang mencapai 3,5 persen.
Menurutnya, dari seluruh proyeksi lembaga kredibel terhadap ekonomi makro Indonesia di tahun 2025, tampak tidak berbeda jauh dengan target APBN.
"Namun, kita tidak boleh terlena atas angka-angka proyeksi tersebut. Sebab, proyeksi bisa saja berubah bila dinamika ekonomi nasional dan global berubah drastis," kata Said dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).
Said menjelaskan, perang tarif antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa diprediksi akan memberikan efek ganda bagi Indonesia.
Di satu sisi, ketidakpastian bisnis global dapat meningkatkan biaya ekspor.
Baca juga: Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah
Namun di sisi lain, perang tarif membuka peluang bagi Indonesia untuk menggantikan produk impor yang dibutuhkan negara-negara tersebut.
"Indonesia harus memanfaatkan diplomasi perdagangan internasional untuk membuat tata perdagangan dunia lebih adil, setidaknya tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia," tegasnya.
Namun, tantangan lain muncul dari melambatnya ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesar Indonesia.
Bank Dunia, kata dia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2025 hanya sebesar 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan 2024.
Karenanya, Said meminta pemerintah perlu mencari pasar alternatif untuk mengantisipasi penurunan ekspor ke Tiongkok.