Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan semakin meragukan kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto, murni penegakan hukum.
Pasalnya, belakangan ini muncul seruan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP.
Keyakinan ini disampaikan Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
"Kami semakin meragukan perkara (Hasto Kristiyanto) ini adalah murni penegakan hukum," kata Todung Mulya Lubis.
Diketahui, seruan ini pertama kali muncul dari mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, yang membelot dari PDIP.
Seruan ini disampaikan Effendi Simbolon setelah pihaknya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu di Solo, Jawa Tengah.
Todung menilai pernyataan Effendy itu semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati.
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega," ujar Todung.
Todung berharap pemberantasan korupsi tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu, terutama untuk menghabisi lawan politik.
"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," tegas Todung.
Pernyataan Effendi Simbolon
Sebelumnya, Effendi Simbolon meminta Megawati bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur
Menurut Effendi Simbolon, langkah mundurnya Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini.
"Harus ada pertanggungjawaban dari Ketua Umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum."
"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," ucap Effendi Simbolon kepada awak media, Rabu (8/1/2025).
Effendi Simbolon menyebut, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan.
Ia mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.
"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," tegas Effendi Simbolon.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi Simbolon mengaku prihatin dengan kondisi partai.
Pihaknya menilai perkara yang menimpa Hasto adalah petaka besar bagi PDIP.
"Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya," imbuh Effendi Simbolon.
Kata PDIP soal Pertemuan Effendi Simbolon dan Jokowi
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pun mengomentari pertemuan antara eks kader PDIP Effendi Simbolon Jokowi pasti membahas seruan tersebut.
Apalagi, keduanya adalah pertemuan dua pecatan PDIP.
Diketahui, Jokowi dan Effendi telah dipecat sebagai kader PDIP pada Desember 2024.
Guntur menduga pertemuan tersebut membuat Effendi mengutarakan ide agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya.
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu (permintaan Megawati mundur) hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Kamis, dilansir Kompas.com.
Ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur mengonfirmasi dugaan bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDIP.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember, ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ujar Guntur.
Oleh sebab itu, PDIP menilai kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dibuat untuk menekan Megawati agar mundur dari Ketua Umum PDIP.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)