KPK Tangkap Pejabat Basarnas

Saksi Ahli BPKP Sebut Penyimpangan Lelang Pengadaan Truk Basarnas Terjadi di Semua Tahapan

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KORUPSI TRUK BASARNAS - Sidang kasus korupsi pengadaan truk pengangkut personel dan Rescue Carrier Vehicle Basarnas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1/2025). Saksi ahli BPKP Irfan Febriandi mengungkapkan penyimpangan lelang truk Basarnas terjadi di semua tahapan.
KORUPSI TRUK BASARNAS - Sidang kasus korupsi pengadaan truk pengangkut personel dan Rescue Carrier Vehicle Basarnas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1/2025). Saksi ahli BPKP Irfan Febriandi mengungkapkan penyimpangan lelang truk Basarnas terjadi di semua tahapan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Perhitungan Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Irfan Febriandi mengungkapkan penyimpangan lelang truk Basarnas terjadi di semua tahapan. 

Adapun hal itu disampaikan Irfan saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan jaksa KPK pada sidang kasus korupsi pengadaan truk pengangkut personel dan Rescue Carrier Vehicle di Basarnas tahun 2014 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ia bersaksi untuk terdakwa mantan Sekretaris Utama (Sestama) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Basarnas, Max Ruland Boseke. 

Selanjutnya terdakwa Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta dan terdakwa Anjar Sulistyono selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas sekaligus pejabat pembuat pembuat komitmen (PPK) Basarnas tahun anggaran 2014.

Jaksa awalnya mengungkap ada enam tahapan pengadaan barang jasa truk pengangkut personel dan Rescue Carrier Vehicle di Basarnas.

Baca juga: Eks Sestama Basarnas Max Ruland Boseke Disebut Minta Uang Fee Berkedok Sumbangan ke Pemenang Lelang

"Apakah penyimpangannya ahli temukan itu hanya di proses pelelangan yang melakukan pengaturan itu atau ada lagi di tahapan-tahapan lain?" tanya jaksa dalam persidangan. 

Mendapat pertanyaan jaksa, Irfan menerangkan penyimpangan terjadi di semua tahapan. 

"Nggak, hampir di semua tahapan ada penyimpangan. Mulai dari tahap penganggaran," ucap Irfan. 

Irfan mengungkap pada tahapan penganggaran ditemukan fakta William Widarta selaku Direktur CV Dilema Mandiri yang akhirnya menjadi pelaksanaan pekerjaan ikut dalam proses penganggaran.

Baca juga: Auditor BPK Disebut Kecipratan Uang Korupsi di Basarnas, Disimpan di Laci Kamar Hotel Jakarta

Lalu di tahap persiapan pengadaan, kata Irfan, sebelum pengadaan ada penyusunan dokumen.

Pihak PPK menyusun dan menetapkan HPS tanpa melakukan survei harga pasar. 

"Dia (PPK) malah menggunakan data RAB yang didapatkan dari CV Dilema Mandiri. Ada lagi PPK menyusun dan menetapkan spek teknis yang dibuat oleh CV Dilema Mandiri," ucapnya. 

Lalu penyusunan dokumen lelang, lanjutnya, menggunakan data spek teknis dan data RAB yang diperoleh dari CV Dilema Mandiri. 

"Itu yang di tahap persiapan. Kemudian di tahap lelang atau pemilihan penyedia. Lelangnya diadakan secara formalitas, karena sebelum proses lelang, itu sudah ditentukan CV Dilema Mandiri yang akan melaksanakan pekerjaan," terangnya. 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini