Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membela Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai disalahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait kebijakan larangan pengecer berjualan gas elpiji 3 kg.
Diketahui, Dasco sempat menyatakan kebijakan itu bukanlah keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Belakangan, Prabowo menginstruksikan agar mencabut kebijakan itu karena membuat antrean panjang warga membeli gas elpiji 3 Kg.
Doli membantah kebijakan Bahlil dengan Presiden Prabowo berbeda dengan pelarangan pengecer berjualan gas elpiji 3 kg.
Dia pun memastikan kebijakan itu sudah sepengetahuan Prabowo.
"Saya kira enggak disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar. Saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Doli menuturkan bahwa tidak mungkin Bahlil berani mengambil keputusan tanpa seizin Presiden Prabowo.
Karena itu, ia membantah tudingan dari Dasco.
"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," jelasnya.
Lagi pula, kata Doli, kebijakan yang diambil Bahlil terkait pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg sejatinya baik.
Sebab, Doli ingin memperbaiki tata niaga soal gas elpiji 3 Kg.
"Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja. Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingan nya untuk jangka menengah dan panjang," ungkapnya.
"Nah saya lihatnya gitu aja. Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet pak presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," tutupnya.