TRIBUNNEWS.COM - Dari berbagai jenis minyak nabati yang ada di Indonesia, minyak kelapa sawit menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat. Dari situ, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit. Maka tak heran kalau minyak kelapa sawit (CPO) menjadi komoditas unggulan Indonesia dan penyumbang terbesar ekspor dalam kategori nonmigas. 

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menemukan beberapa produk yang terbuat dari minyak kelapa sawit, seperti produk perawatan tubuh, sebagai bahan pangan, farmasi, hingga bahan bakar ramah lingkungan. 

Perkembangan industri minyak nabati di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini dinilai sangat pesat hingga menjadi penggerak industri dan ekonomi, seiring dengan pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia. Indonesia sendiri memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, dan menyumbang setidaknya 4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta berhasil menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. 

Pada September 2024, berdasarkan data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kinerja ekspor nonmigas sebesar USD181,14 Miliar, dan untuk ekspor lemak dan minyak nabati mencapai USD14,43 Miliar, termasuk di dalamnya ada minyak kelapa sawit. 

Sayangnya, korupsi di dalam industri minyak kelapa sawit yang dilakukan melalui penyuapan, pembebasan lahan secara ilegal, hingga pelanggaran peraturan menghambat realisasi penuh dari kontribusi yang dapat diberikan oleh industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dari korupsi ini juga memiliki risiko yang dapat mengancam mata pencaharian, merusak lingkungan, dan mengganggu rantai pasokan global. Oleh karena itu, industri ini bertekad untuk mengubahnya dengan mendapat dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerapkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur Rachmat Perdana Angga mengatakan, Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan kasus-kasus korupsi yang mengancam fondasi industri Indonesia. 

“Maka itu, kita harus secara aktif menegakkan praktik-praktik pengelolaan dan keberlanjutan yang baik dalam industri kelapa sawit. Ini berarti, kita harus menanamkan transparansi di setiap tingkat untuk memperkuat integritas bisnis dan memerangi korupsi,” ujar Angga. 

Industri kelapa sawit dalam persimpangan 

Sektor swasta memiliki peran penting dalam memecah korupsi dengan mempromosikan praktik-praktik yang beretika, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong akuntabilitas. 

Melalui tindakan yang kolektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang kuat, perusahaan-perusahaan di industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. 

Baru-baru ini, di Balikpapan Kalimantan Timur telah dilaksanakan sebuah workshop yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani masalah korupsi di industri kelapa sawit Indonesia. 

Dalam workshop tersebut, KPK, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan UNODC menjalin kerja sama dengan industri untuk meningkatkan transparansi dan integritas dengan mengusung tema “Kebijakan Anti Korupsi dan Pengembangan Aksi Kolektif bersama Perusahaan dan Asosiasi di Industri Palm Oil”.