Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti penurunan dana alokasi pembangunan di sejumlah daerah akibat besarnya anggaran belanja pegawai.
Terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menyebut bahwa kondisi ini menyebabkan beberapa daerah hampir tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar pembangunan.
“Dana pembangunan terkuras untuk belanja pegawai, sehingga infrastruktur banyak yang terbengkalai,” ujar Dedi Mulyadi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang disiarkan langsung YouTube TVR Parlemen pada Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, rekrutmen PPPK seharusnya disesuaikan dengan kualifikasi dan kebutuhan nyata di daerah, agar tidak membebani anggaran.
Ia memberikan contoh, tidak semua posisi membutuhkan proses seleksi digital.
Termasuk untuk pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan non-administratif.
“Sopir truk sampah, tukang sapu, tukang taman, tenaga office boy, tenaga pengamanan, itu menurut saya tidak perlu seleksi (dengan sitem) digital," katanya.
Dedi juga mengungkap, sistem rekrutmen PPPK saat ini menimbulkan paradoks.
Hal ini arena di satu sisi ASN dan PPPK direkrut, sementara di sisi lain kebutuhan tetap harus dipenuhi melalui sistem outsourcing.
Lanjutnya, demikian menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan tenaga kerja di tingkat daerah dan provinsi.
Baca juga: Balasan Dedi Mulyadi Disindir Gubernur Konten oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud, Irit Rp47 Miliar
Ia menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem rekrutmen ASN dan PPPK agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani fiskal daerah.
Adapun rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR RI dipimpin oleh Rifqinizami Karsayuda.
Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mewakili Mendagri Tito Karnavian yang berhalangan karena dinas kerja keluar negeri.
Kemudian para gubernur yang hadir adalah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution hingga Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono IX.