Baca tanpa iklan
Dengan tangan terbuka, Dedi Mulyadi menyatakan akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut.
"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," tegas Dedi Mulyadi.
Pergub Disiapkan
Menindaklanjuti program ini, Dedi Mulyadi menyebut akan membuat peraturan gubernur (Pergub) untuk memperkuat aturan soal pengiriman siswa nakal ke barak militer.
Sebelumnya, surat edaran sudah diterbitkan dan disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.
“Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada,” ujar Dedi Mulyadi Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, kepala daerah tidak bisa tinggal diam terhadap maraknya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar.
Dedi Mulyadi pun berharap program ini bisa diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat.
“Ya konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kami punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki,” kata Dedi Mulyadi.
Kendati demikian, Dedi Mulyadi membantah jika pergub ini disebut sebagai bentuk ancaman.
“Kami bukan mengancam ya. Kami, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan."
“Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Setelah ini (program) akan kami kuatkan dengan Pergub,” ujar Dedi Mulyadi.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Alfarizy Ajie Fadhillah)