DPP PDIP kemudian mengajukan surat permohonan ke KPU agar suara Nazarudin dialihkan ke Harun Masiku. Namun permintaan itu ditolak KPU karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah penolakan tersebut, Hasto disebut memerintahkan tim hukum PDIP untuk menggugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung. Ia juga meminta laporan rutin terkait komitmen penyerahan uang dan perkembangan pengurusan Harun Masiku.

Akhirnya, Wahyu Setiawan menerima suap dari tim Hasto guna mempengaruhi keputusan KPU. Meski KPU secara resmi tetap menetapkan Riezky sebagai caleg terpilih, upaya suap tersebut menjadi dasar utama dakwaan KPK.

Atas perbuatan itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Kronologi Munculnya Nama Djan Faridz dan Hatta Ali dalam Kasus Hasto Kristiyanto - Harun Masiku

Kedua, Hasto Kristiyanto juga didakwakan melakukan perintangan penyidikan KPK terhadap buronan Harun Masiku. Orang nomor dua PDIP itu diduga menghalangi upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku, yang menjadi buronan sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya agar tidak terlacak KPK dan menyarankan Harun berada di kantor DPP PDIP saat operasi tangkap tangan dilakukan. Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponsel mereka menjelang pemeriksaan oleh KPK.

Atas perbuatan itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang perintangan penyidikan.