Kegiatan ini menjadi wadah strategis memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global.

Kegiatan ini juga mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia.

Pada acara itu, Johannes mengemukakan Indonesia memberikan atensi yang besar terhadap hukum maritim nasional. Hal itu karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang menjadi poros maritim dunia,.

Salah satu usulan PSHM saat itu adalah pembentukan Pengadilan Niaga Maritim (Admiralty Court). Pengadilan ini untuk menangani sengketa- sengketa perdata di bidang maritim.

Baca juga: Capt Hakeng: IMW 2025 Buka Era Baru Diplomasi Maritim dan Teknologi Laut Indonesia

"Sebagai negara kepulauan terbesar yang menjadi poros maritim dunia, Indonesia perlu mendorong pembentukan pengadilan tersebut,” tegas Johannes.