Baca tanpa iklan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga mengonfirmasi terkait pencabutan empat IUP perusahaan tambang di Raja Ampat.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.
Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mendalami kerusakan lingkungan diduga disebabkan empat perusahaan nikel di Raja Ampat.
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pihaknya telah menyegel perusahaan tambang tersebut.
"Ini sudah dikasih juga papan penyegelan oleh dari teman-teman Penegakan Hukum. Jadi ini agak serius kondisi lingkungannya untuk Pulau Manuran penambangan nikel yang dilakukan selain pulau kecil kegiatan penambangnya kurang hati-hati," ungkap Hanif dalam keterangannya.
Baca juga: Komisi XII DPR Dorong Kementerian LH Proaktif Sikapi Persoalan Tambang Nikel di Raja Ampat
Dijelaskan Hanif, KLH pun tengah mengambil sampel dari lokasi penambangan.
KLH juga meminta keterangan ahli soal kerugian maupun kerusakan lingkungan akibat penambangan di Raja Ampat.
Meski demikian, Hanif menyatakan, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait pelanggaran.
"Untuk kami simpulkan apakah ini ke arah penindakan pidana, perdata ataupun sanksi administrasi pemerintah. Sehingga biasanya diperlukan waktu agak lama," terangnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Taufik Ismail)