TRIBUNNEWS.COM - Fakta baru terungkap terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara (Sumut).

Sejauh ini, menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terdapat dua klaster kasus dalam operasi senyap KPK yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025) malam, tersebut. 

“Jadi, sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025), dilansir Tribun Medan.

Budi mengatakan, aliran dana dalam OTT ini berkaitan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satuan Kerja (Satker) Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Meski demikian, Budi belum merinci aliran uang dalam kasus tersebut. Budi menegaskan, penjelasan mengenai OTT KPK di Mandailing Natal ini akan disampaikan pihaknya.

“Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” ucap Budi.

Sebelumnya, enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, pada Kamis malam.

Saat ini, enam orang yang ditangkap sudah dibawa ke Jakarta, untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim KPK.

Adapun pihak-pihak yang ditangkap itu, terdiri dari aparatur sipil negara dan swasta.

Lembaga antirasuah itu belum membeberkan identitas enam orang yang terjaring OTT.

KPK baru menduga, enam orang yang terkena OTT KPK itu, terlibat kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Baca juga: Sosok 6 Orang Terjaring OTT KPK di Mandailing Natal Sumut, ASN dan Pihak Swasta, Kini Diperiksa

KPK berencana menggelar konferensi pers terkait giat OTT di Sumut pada Sabtu (28/6/2025) ini.

Giat OTT di Sumut tersebut, sebelumnya juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Namun, Fitroh masih enggan menjelaskan secara rinci terkait OTT ini.

"Kegiatan OTT di Kota Medan," ucap Fitroh dikonfirmasi, Jumat (27/6/2025).