Namun, Sapto menekankan bahwa angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan program deradikalisasi. 

Baca juga: Polri Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Tengah Tantangan Era Digital

Menurutnya, efektivitas program sangat bergantung pada kesediaan individu untuk berpartisipasi secara sukarela dan sadar.

“Kalau mereka menolak ikut deradikalisasi, maka program tidak bisa dinilai gagal. Tapi jika mereka pernah ikut dan tetap kembali melakukan aksi teror, barulah kita bisa evaluasi apakah pendekatannya sudah tepat,” kata Sapto.

Ia juga menyoroti kemungkinan bahwa sebagian napiter mengikuti program deradikalisasi hanya untuk memenuhi syarat administratif agar cepat bebas, bukan karena kesadaran ideologis.

Deradikalisasi Berkelanjutan dan Berbasis Komunitas

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Sapto mendorong pemerintah agar menjalankan program deradikalisasi yang berkelanjutan, mulai dari masa penahanan hingga setelah bebas. 

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses reintegrasi.

“Program deradikalisasi sebaiknya berbasis komunitas, melibatkan lingkungan tempat tinggal pelaku agar mereka tidak kembali ke jaringan lama,” ujarnya.

Sapto juga menyoroti peran penting Kementerian Agama dalam meluruskan pemahaman keliru tentang jihad yang sering dijadikan pembenaran oleh kelompok radikal.

“Di sinilah pentingnya Kementerian Agama, yakni menjelaskan kesalahan pemahaman para pelaku. Kalau tidak, mereka akan tetap dipengaruhi propaganda dan bisa saja muncul teroris-teroris baru,” tegasnya.

Upaya BNPT: Kolaborasi dan Pendekatan Humanis

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri telah menjalankan berbagai program deradikalisasi, mulai dari pembinaan keagamaan, kebangsaan, hingga pelatihan kemandirian. 

Tahun ini, BNPT mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan membentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam dan luar lembaga pemasyarakatan.

Meski tantangan masih besar, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas diyakini dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia.