Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, pada Minggu malam (20/7/2025).
Dalam pidatonya Prabowo menyoroti mengenai adanya mafia pangan di tanah air.
Ia berkomitmen untuk memberantas mafia pangan tersebut karena sangat merugikan rakyat dan negara.
"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat," katanya.
Mafia pangan adalah istilah yang merujuk pada kelompok atau individu yang melakukan manipulasi dalam distribusi dan perdagangan bahan pangan demi keuntungan pribadi, sering kali merugikan masyarakat dan negara.
Baru-baru ini Prabowo menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan terutama dalam kasus beras oplosan.
Baca juga: Mahfud MD Dukung Mentan Amran Berantas Mafia Pangan
Modusnya termasuk menjual beras biasa sebagai beras premium dengan harga tinggi.
Praktik ini disebut sebagai bentuk subversi ekonomi karena merugikan rakyat kecil dan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.
Prabowo menyebut, praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditolerir.
Belakangan terungkap ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, termasuki berat kemasan dan label.
Beras oplosan ditemukan beredar di minimarket dan pasar tradisional bahkan supermarket besar.
Dia menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung hingga kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.
Baca juga: Mentan: Presiden Prabowo dan Jokowi Bersama Para Wapres Berkomitmen Tinggi Berantas Mafia Pangan
Menurut laporan yang diterima Prabowo, kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp100 triliun setiap tahun.
Ia bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil.