TRIBUNNEWS.COM - PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) menggugat bos media, Hary Tanoesoedbijo atau HT Rp 103 Triliun terkait dugaan NCD Bodong.

Gugatan itu dilayangkan oleH kuasa hukum PT CMNP dari Law Firm Lucas S.H & Partners.

CMNP adalah perusahaan swasta nasional Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur, khususnya pengusahaan jalan tol dan jasa terkait lainnya.

Pada Agustus 2025, CMNP menggugat pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding sebesar Rp 103 triliun atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat berharga bodong (Negotiable Certificate of Deposit/NCD) dari tahun 1999.

Kasus gugatan PT CMNP terhadap Hary Tanoesoedibjo, bos media dan pemilik MNC Group, memang terdengar tidak lazim di permukaan, karena melibatkan dua entitas dari sektor yang sangat berbeda: infrastruktur dan media. Tapi akar masalahnya ternyata berasal dari transaksi keuangan yang sudah lama terjadi.

Meski CMNP adalah perusahaan infrastruktur, mereka juga melakukan investasi keuangan, termasuk dalam surat berharga.

Transaksi lintas sektor seperti ini umum dalam dunia korporasi besar, terutama saat mencari pendanaan atau diversifikasi aset.

Dalam kasus ini, CMNP merasa dirugikan oleh transaksi yang melibatkan surat berharga yang ternyata tidak valid.

Latar Belakang Gugatan

Tahun Kejadian: 1999

Jenis Transaksi: Tukar-menukar surat berharga

Objek: Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai US$28 juta yang diterbitkan oleh Unibank

NCD adalah instrumen keuangan berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank, namun memiliki fitur khusus: dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Ini membuatnya berbeda dari deposito biasa yang tidak bisa dipindahtangankan.

Karakteristik utama NCD, yaitu nilai minimum biasanya mulai dari $100.000, sering kali mencapai $1 juta atau lebih, sehingga lebih cocok untuk investor institusi.

Jangka waktu pendek, antara 2 minggu hingga 1 tahun. Bunga tetap dibayarkan di akhir periode atau secara berkala, tergantung kesepakatan. Dapat diperdagangkan atau artinya bisa dijual di pasar sekunder, memberi fleksibilitas dan likuiditas bagi pemegangnya.